JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mensosialisasikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2023, sekaligus pencanangan pembangunan zona integritas, Senin, 23 Desember 2024.
Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Parigi Moutong, dan dibuka oleh Asisten I, Abdul Aziz, mewakili Pj Bupati. Selain itu, dirangkaikan pula dengan penandatanganan dokumen pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK).
BACA JUGA: Pj Bupati Parigi Moutong Temui Wamendes PDT Promosikan Potensi Daerah
Aziz menegaskan pentingnya membangun birokrasi yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) demi pelayanan publik yang berkualitas. Diharapkan, pencanangan zona integritas ini dapat memastikan layanan kepada masyarakat, khususnya oleh BPS Kabupaten Parigi Moutong, berjalan efektif, efisien, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan negara maupun masyarakat.
BACA JUGA: Pemda Parigi Moutong Raih Dua Penghargaan Bergengsi di K1S Awards 2024
“Melalui pencanangan zona integritas ini, kita ingin mewujudkan pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menekankan peran strategis BPS sebagai penyedia data yang akurat, terpercaya, dan tepat waktu.
“Sebab, itu akan menjadi dasar penting dalam perencanaan maupun pengambilan kebijakan pembangunan daerah,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Parigi Moutong, Taufik, mengatakan pencanangan zona integritas merupakan langkah awal untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional.
Menurutnya, integritas dalam setiap tahapan kerja BPS sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Harapan kami, melalui zona integritas ini, BPS dapat semakin menunjukkan komitmen untuk bekerja dengan profesionalisme tinggi, efisiensi, dan bebas dari praktik KKN. Langkah ini juga bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, khususnya di bidang statistik,” ungkapnya.
Laporan : Mifta’in
