JURNAL LENTERA, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperkuat koordinasi dan mematangkan persiapan teknis serta administratif.
Tito menegaskan, pentingnya sinergi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) demi memastikan seluruh proses PSU berjalan lancar.
“Kami telah melakukan monitoring, evaluasi, dan menyiapkan desk pemantauan di pusat. Kami harap seluruh proses PSU dapat berjalan lancar dan tanpa hambatan,” ujar Tito dalam rapat koordinasi (Rakor) terkait PSU pilkada serentak 2024, yang digelar secara virtual dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jum’at, 21 Maret 2025.
BACA JUGA: Kemendagri Tekankan Pemda Optimalkan APBD untuk Pendanaan PSU
Ia menambahkan, Kemendagri bertanggungjawab memastikan kesiapan anggaran daerah melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Ia mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan politik, terutama di daerah yang masih mengalami polarisasi pasca pemilu.
BACA JUGA: Pemerintah Pusat Desak Pemda Percepat Pengangkatan CASN dan PPPK
“Meski anggaran NPHD umumnya telah disiapkan, saya minta agar daerah kembali mengecek dan memastikan benar-benar siap. Jangan sampai terjadi kekurangan dana yang menghambat pelaksanaan PSU,” katanya.
Ia juga meminta Bawaslu untuk meningkatkan pengawasan terhadap potensi kecurangan selama PSU, terutama praktik politik uang (money politics) yang rawan terjadi.
“Saya minta Bawaslu awasi betul potensi kecurangan, termasuk money politics. Ini penting agar hasil PSU benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat,” ungkapnya.
Ia lantas menekankan pentingnya peran aparat keamanan. Sehingga, jajaran TNI, Polri, dan BIN diminta untuk menjaga situasi agar tetap kondusif.
“Tolong TNI, Polri, dan BIN benar-benar menjaga keamanan selama PSU. Pastikan proses berjalan aman, tertib, dan damai,” ujarnya.
Laporan : Multazam
