Pemerintah Pusat Desak Pemda Percepat Pengangkatan CASN dan PPPK

Pemerintah Pusat Desak Pemda Percepat Pengangkatan CASN dan PPPK
Mendagri Tito Karnavian, saat memberikan arahan secara virtual kepada kepala daerah dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu, 19 Maret 2025. (Foto: Dok Kemendagri)

JURNAL LENTERA, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, mendorong seluruh pemerintah daerah (Pemda) segera melakukan analisis dan simulasi terkait percepatan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal itu, menurut Tito, guna memenuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Apalagi, pengumuman percepatan pengangkatan CASN dan PPPK tersebut telah disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, pada Senin, 17 Maret 2025.

Dalam pengumuman tersebut, disampaikan pengangkatan CASN harus tuntas paling lambat Juni 2025. Sedangkan pengangkatan PPPK harus diselesaikan paling lambat Oktober 2025.

BACA JUGA: Partisipasi Perempuan di Pilkada 2024 Meningkat, 109 Kandidat Menang

“Pentingnya kesiapan Pemda dalam menyambut kebijakan tersebut. Saya minta seluruh jajaran daerah segera menggelar rapat internal dengan jajaran kepegawaian dan melakukan simulasi agar proses pengangkatan berjalan sesuai jadwal,” ujar Tito, dalam pengarahan virtual kepada kepala daerah dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu, 19 Maret 2025.

BACA JUGA: Mendagri soal APBD Pembiayaan PSU di 24 Daerah

Ia lantas menekankan, agar tidak ada daerah yang tertinggal dalam mengeksekusi kebijakan ini. Mengingat, percepatan ini harus dilaksanakan tepat waktu demi mendukung kinerja birokrasi yang lebih baik.

Ia mengungkapkan, rekrutmen PPPK tahun 2024, merupakan kebijakan afirmasi terakhir sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Ke depan, rekrutmen akan kembali mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan kebutuhan, sebagai bentuk komitmen menjaga prinsip meritokrasi dalam manajemen ASN,” katanya.

Ia juga mendorong Pemda untuk mengubah pola pikir generasi muda agar tidak hanya berorientasi menjadi pegawai negeri.

Sebab, menurutnya generasi produktif harus didorong menjadi wirausahawan atau entrepreneur.

“Kita harapkan sebagian besar generasi muda menjadi entrepreneur, penghasil, produsen dengan sumber daya alam yang luar biasa dan SDM usia produktif yang dominan,” ungkapnya.

Untuk mendukung hal tersebut, ia meminta Pemda memberikan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha guna menarik investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Dengan percepatan pengangkatan CASN dan PPPK, dukungan terhadap sektor usaha, pemerintah berharap dapat menciptakan birokrasi yang efisien serta mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Tito.

Laporan : Mifta’in

Respon (3)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *