JURNAL LENTERA, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, secara resmi membuka rapat perdana Joint Coordinating Committee (JCC) untuk proyek Capacity Development for Land Development Policy Making and Lank Bank Management Improvement (LANDLAB) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu, 14 Mei 2025.
Proyek yang berlangsung selama tiga tahun ini merupakan hasil kerja sama hibah antara Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan Kementerian ATR/BPN dan Badan Bank Tanah.
LANDLAB bertujuan meningkatkan kapasitas perumusan kebijakan pengembangan pertanahan dan pengelolaan Bank Tanah yang efektif dan berkelanjutan.
Nusron Wahid menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan JICA. Proyek ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan pertanahan dan pengelolaan Bank Tanah yang lebih berkualitas maupun tepat sasaran.
BACA JUGA: Wamendagri Dorong Bali Jadi Percontohan Nasional Pengelolaan Sampah Terintegrasi
“Pentingnya penyusunan kebijakan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.
Ia lantas mengkritisi pendekatan masa lalu yang mengandalkan intuisi atau keputusan jangka pendek. Sehingga, menurutnya kebijakan tidak boleh tambal sulam ke depannya.
BACA JUGA: Gubernur Gorontalo Boyong Enam Kepala Daerah Temui Menteri PU Bahas Infrastruktur dan Sekolah Rakyat
“Namun, harus berdasarkan data yang konkret dan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Kepala Perwakilan JICA Indonesia, Takeda Sachiko, menilai kerja sama ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pertanahan Indonesia.
Ia menyebut luas daratan Indonesia yang lima kali lebih besar dari Jepang sebagai potensi besar dalam pengembangan kebijakan pertanahan yang berorientasi pada pembangunan, termasuk proyek berbasis Transit Oriented Development (TOD).
“Kami sangat berharap kerja sama ini menghasilkan kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur dan mendorong kolaborasi lintas instansi,” ungkapnya.
Rapat perdana JCC ini dihadiri perwakilan dari sejumlah kementerian dan lembaga, baik secara langsung maupun daring. Mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian PU, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Pemprov Kalimantan Timur, serta PT MRT Jakarta.
Laporan : Multazam
