JURNAL LENTERA, BADUNG – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, mendorong masyarakat dan pemerintah daerah di Bali untuk memaksimalkan pengelolaan sampah secara terintegrasi dari hulu ke hilir.
Ia menyebut, Bali memiliki potensi besar untuk menjadi daerah percontohan nasional dalam tata kelola sampah yang berkelanjutan.
Ia pun menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk peran swasta, dalam menangani persoalan sampah.
“Bali memiliki modal budaya dan industri yang kuat. Di satu sisi, aktivitas keagamaan masyarakat tinggi, dan di sisi lain, sektor hotel, restoran maupun dan kafe terus tumbuh. Karena itu, kesadaran pengelolaan sampah di hulu harus dibangun lebih kuat,” ujar Bima usai mengunjungi fasilitas ecoBali Recicling di Kabupaten Badung, Sabtu, 10 Mei 2025.
BACA JUGA: Hariara Pohan Jadi Contoh Nasional, Wamenpar Apresiasi Inovasi Kelola Sampah Jadi Solar dan Bolu
Ia menyoroti, sebagian besar persoalan sampah bermula dari pengelolaan di tingkat awal (hulu). Sehingga, ia meminta kepala daerah untuk mengoordinasikan struktur pemerintahan di tingkat desa hingga kelurahan dalam upaya edukasi dan pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.
BACA JUGA: Kemenpar Luncurkan Gerakan Wisata Bersih: Wujudkan Pariwisata Berkualitas dan Aman
“Jika hulunya tidak dikelola, teknologi canggih sekalipun tidak akan efektif. Ini butuh kebijakan dan penganggaran yang tepat. Nantinya akan saya bawa ke Satgas Sampah untuk dirumuskan lebih lanjut,” katanya.
Ia menekankan, Bali membutuhkan perhatian khusus mengingat tingginya volume sampah dari sektor horeka.
Ia menilai, beberapa model bisnis pengelolaan sampah yang telah berjalan di Bali bisa direplikasi di daerah lain.
“Di Bali sudah ada ekosistem pengelolaan sampah yang bisa dikembangkan, tinggal diintegrasikan. Ini peluang besar untuk menjadikan Bali sebagai pilot project nasional,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga menyinggung rencana pemerintah mendorong kota-kota besar dengan volume sampah tinggi untuk menyiapkan lahan bagi pembangunan incinerator.
Menurutnya, fasilitas tersebut harus diiringi dengan sistem pengelolaan sampah yang efektif dari hulu hingga hilir, serta adanya pihak pembeli (offtaker) energi hasil pengolahan sampah.
“Jika dipilah sejak awal dan dipastikan ada offtaker di hilirnya, maka konsep waste-to-energy bisa berjalan optimal,” imbuhnya.
Laporan : Miswar
Respon (2)