Tinjau Lokasi Banjir di Donggala, Wakil Ketua MPR RI Sebut Bukti Negara Hadir

Tinjau Lokasi Banjir di Donggala, Wakil Ketua MPR RI Sebut Bukti Negara Hadir
Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, bersama Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho, saat meninjau lokasi bencana di Kabupaten Donggala pada Selasa, 3 Juni 2025. (Foto: Dok Humas Polda Sulteng)

JURNAL LENTERA, DONGGALA – Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, bersama Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) Irjen Pol Dr. Agus Nugroho, meninjau lokasi bencana di Desa Wombo dan Desa Wombo Kalonggo, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala pada Selasa, 3 Juni 2025.

Menurut Akbar, kunjungannya di lokasi bencana tersebut menjadi wujud kehadiran negara dalam merespons langsung bencana yang melanda masyarakat. Bahkan, ia mengaku berkomitmen mengawal penanganan pascabencana secara menyeluruh.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Sulteng atas komitmennya yang luar biasa dalam mendampingi masyarakat. Ini bentuk nyata bahwa negara tidak tinggal diam,” ujarnya.

BACA JUGA: Gubernur Sulteng Instruksikan Penanganan Cepat Banjir Bandang di Donggala

BACA JUGA:  10 Kabupaten Ini Menjadi Produsen Jagung Terbesar di Indonesia

Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Donggala melalui Sekretaris Daerah (Sekda) untuk menginventarisasi kebutuhan mendesak warga terdampak. Data tersebut akan diteruskan ke kementerian terkait untuk segera ditindaklanjuti.

BACA JUGA: Banjir Bandang Terjang Desa Wombo Kalonggo di Donggala, Dua Warga Dilaporkan Hilang

“Saya sudah sampaikan kepada Sekda Donggala agar seluruh kebutuhan warga terdampak banjir dicatat. Supaya menjadi perhatian kementerian terkait,” katanya.

Bantuan yang disalurkan antara lain berasal dari Andi Agtas Foundation berupa selimut dan kebutuhan pokok senilai Rp150 juta. Selain itu, ada pula dukungan tambahan dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan pihaknya.

Ia menyebutkan, langkah turun langsung ke lokasi bencana merupakan bagian dari amanat Presiden Prabowo Subianto.

BACA JUGA:  Komjen Rycko Amelza Siap Jabat Posisi Kepala BNPT

Menurutnya, kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat adalah tanggung jawab moral dan konstitusional.

“Negara wajib hadir jika masyarakat menghadapi kesulitan. Itu menjadi kewajiban kami sebagai penyambung lidah rakyat,” ungkapnya.

Laporan : Mifta’in

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *