JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mematangkan program 100 hari kerja melalui rapat kerja bersama seluruh jajaran di aula lantai dua Kantor Bupati setempat, Senin, 16 Juni 2025.
Rapat kerja ini dipimpin langsung Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, didampingi Wakil Bupati (Wabup) H. Abdul Sahid, bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Zulfinasran.
Rapat kerja ini menjadi titik awal penting dalam menyatukan visi-misi pemerintahan serta menyelaraskan pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah.
BACA JUGA: Mendagri Desak Pemda Segera Sahkan Perda Kawasan Tanpa Rokok
Erwin Burase menekankan komitmennya terhadap pelayanan publik yang prima, reformasi birokrasi, dan percepatan pembangunan.
Ia memaparkan sejumlah program strategis 100 hari kerja yang disusun bersama Sekda. Pertama terkait distribusi gas LPG 3 kg gratis bagi masyarakat. Kemudian, program “Berkah Mingguan” di pasar-pasar tradisional, seragam sekolah gratis untuk siswa SD dan SMP, pelayanan kesehatan gratis dan ambulans rujukan tanpa biaya, penataan kota bersih dan sistem pengelolaan sampah terpadu, penanganan aktivitas ilegal logging ilegal meaning, dan ilegal fishing.
BACA JUGA: Program Gas Elpiji 3 Kg Gratis Pemda Parigi Moutong Segera Dilaksanakan
Selain itu, berkaitan dengan penataan kantor layanan publik dan digitalisasi administrasi ASN,
layanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan, penertiban hewan ternak liar,
usulan pengangkatan P3K dengan kontrak lima tahun, pembukaan lapangan kerja baru hingga optimalisasi pengelolaan TPA dan TPS.
“Melalui forum ini, kita memastikan program prioritas segera dijalankan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Erwin.
Ia lantas menyoroti pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat diminta berpartisipasi aktif dalam mendukung seluruh agenda strategis menuju Parigi Moutong yang maju, mandiri, dan berkelanjutan melalui program unggulan Gerbang Desa.
“Berkaitan dengan kekosongan jabatan di sejumlah perangkat daerah, proses pengisian akan dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi,” ungkapnya.
Laporan : Miswar
