JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – DPRD Kabupaten Parigi Moutong menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang memuat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong selama satu tahun terakhir, Selasa, 7 April 2026.
Dalam rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD tersebut, Wakil Bupati (Wabup) Parigi Moutong H. Abdul Sahid, menyampaikan penjelasan resmi terkait pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.
Ia menjelaskan, LKPJ 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan yang mengacu pada dokumen perencanaan daerah tahun 2024-2026. Sekaligus upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Pada tahun 2025, Pemkab Parigi Moutong mengusung tema pembangunan “Penguatan Pelayanan Dasar dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Kawasan”, yang dijabarkan dalam sejumlah prioritas, di antaranya reformasi birokrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sektor ekonomi unggulan, penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.
“Secara umum, kinerja pemerintah daerah dinilai berada pada kategori berhasil hingga sangat berhasil, meski masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan,” ujarnya.
Sejumlah capaian utama bahkan melampaui target, seperti Indeks Reformasi Birokrasi yang mencapai 56,48 poin dari target 44 poin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 69,48 dari target 68,77, serta penurunan prevalensi stunting menjadi 9,3 persen, jauh di bawah target 18,68 persen.
Selain itu, angka kemiskinan juga berhasil ditekan menjadi 13,51 persen, lebih rendah dari target 14,10 persen.
Namun demikian, pemerintah daerah mengakui masih terdapat sejumlah indikator yang belum optimal, di antaranya nilai akuntabilitas kinerja pemerintah yang baru mencapai 65,36 dari target 75, pertumbuhan ekonomi sebesar 3,92 persen yang masih di bawah target 5,01 persen, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masih berada pada kategori Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Kondisi itu menjadi perhatian serius untuk terus dilakukan pembenahan ke depan,” katanya.
Melalui forum paripurna ini, kata dia, diharapkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat semakin diperkuat guna meningkatkan capaian pembangunan.
“Selain itu, untuk mewujudkan Parigi Moutong yang maju, mandiri, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Laporan : Multazam
