JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Arifin Dg Palalo, menyoroti lambatnya realisasi anggaran pemerintah daerah tahun ini yang dinilai belum berdampak nyata bagi warga.
Ia bahkan mempertanyakan sejumlah program yang hingga kini belum dijalankan. Padahal telah tercantum dalam APBD 2026.
“Saat ini kami menyoroti karena faktanya di lapangan belum ada realisasi anggaran, padahal programnya sudah ada. Ketika kami menanyakan ke OPD, ada yang menyebut triwulan IV, bahkan ada yang mengatakan kemungkinan baru terealisasi di triwulan IV,” ujar Arifin dalam rapat paripurna DPRD Parigi Moutong yang mengagendakan pembahasan laporan hasil reses dan dihadiri Wakil Bupati (Wabup) H. Abdul Sahid, pada Senin, 18 Mei 2026.
Ia menegaskan akan mulai melakukan penelusuran terhadap seluruh program yang telah dianggarkan namun belum direalisasikan. Pemeriksaan itu dijadwalkan mulai dilakukan pada Juli 2026.
“Mulai Juli nanti kami akan memeriksa program-program apa saja yang sudah dianggarkan dalam APBD 2026 tetapi belum direalisasikan,” katanya.
Selain persoalan penyerapan anggaran, ia juga menyinggung kondisi pohon-pohon di kawasan ibu kota kabupaten yang dinilai memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Masalah tersebut, kata dia, telah menjadi catatan Komisi III dan berkaitan erat dengan minimnya dukungan anggaran bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Parigi Moutong.
“Kalau DLH mendapatkan anggaran sesuai ketentuan pemerintah, yakni 3 persen dari APBD, saya yakin penanganannya bisa maksimal. Namun saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong hanya mengalokasikan sekitar 0,1 persen,” ungkapnya.
Minimnya alokasi anggaran tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pelayanan dan penanganan persoalan lingkungan di daerah.
Sehingga, ia meminta Komisi III DPRD Parigi Moutong terus mengawal peningkatan anggaran sektor lingkungan hidup agar sesuai dengan porsi ideal sebagaimana diatur pemerintah.
“Ke depan kami berharap Komisi III dapat mengawal agar anggaran untuk DLH bisa mencapai 3 persen dari APBD,” tandasnya.
Laporan : Roy Lasakka Mardani
