JURNAL LENTERA, PALU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Raihan ini menjadi yang ke-13 secara berturut-turut sejak 2012. Di balik capaian tersebut, DPRD Sulteng menegaskan pentingnya menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah.
Menurut Wakil Ketua I DPRD Sulteng, Arnila Hi. Moh. Ali, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dan konstruktif guna memastikan seluruh rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia lantas mengapresiasi BPK RI dan BPK Perwakilan Sulteng yang telah menyelesaikan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan dan aset daerah Tahun Anggaran 2025.
“Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja keras, komitmen, dan sinergi seluruh jajaran Pemprov Sulteng dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujar Arnila Hi. Moh. Ali, dalam rapat paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Palu, Selasa, 2 Juni 2026.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa opini WTP tidak boleh dipandang hanya sebagai prestasi administratif.
Menurutnya, predikat tersebut harus menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan.
“Selain itu, dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI, Ahmad Adib Susilo, menjelaskan hasil pemeriksaan masih menemukan sejumlah permasalahan terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Namun, temuan tersebut dinilai tidak berdampak material maupun signifikan terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
“Atas Laporan Keuangan Pemprov Sulteng Tahun 2025, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulteng, Anwar Hafid mengaku bersyukur atas keberhasilan mempertahankan opini WTP pada tahun pertama masa kepemimpinannya.
“Alhamdulillah, kita bisa mengikuti jejak para pendahulu dengan tetap mempertahankan opini WTP,” tutur Anwar Hafid.
Meski berhasil mempertahankan opini tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah, ia mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi, khususnya terkait validitas dan pengelolaan data.
Ia pun meminta seluruh organisasi perangkat daerah segera menindaklanjuti rekomendasi BPK agar kualitas tata kelola keuangan daerah terus meningkat.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP harus menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan.
“Sehingga pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, dan berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Laporan : Mifta’in
