JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, Kamis, 13 Agustus 2026.
Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong, Irwan, S.K.M, M.Kes., mengatakan pembahasan KUA-PPAS 2027 merupakan forum yang menyelaraskan program maupun kegiatan daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 serta kebijakan fiskal nasional. Namun, penyusunan KUA-PPAS 2027 menghadapi tantangan kebijakan efisiensi anggaran.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap berbagai program dan kegiatan perangkat daerah.
“Efisiensi ini memang sangat memengaruhi penyusunan KUA-PPAS 2027. Otomatis kami perlu melakukan penyelarasan terhadap program dan kegiatan Kabupaten Parigi Moutong yang mengacu pada RKPD 2027,” ujar Irwan dalam rapat paripurna yang mengagendakan pembahasan KUA-PPAS 2027.
Selain mengacu pada RKPD, pemerintah daerah juga harus menyelaraskan program pembangunan dengan program nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.
Proyeksi KUA-PPAS 2027, saat ini belum sepenuhnya final. Sejumlah komponen pendapatan masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat, terutama Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun nonfisik.
Karena nilai DAK belum ditetapkan, komponen tersebut belum sepenuhnya dapat dimasukkan dalam proyeksi KUA-PPAS 2027. Kepastian anggaran akan kembali dibahas pada tahapan penyusunan APBD.
“Pada saat proses menuju APBD, nanti akan kita rapatkan bersama berapa nilai yang akan dimasukkan,” katanya.
Di sisi belanja, pemerintah daerah juga harus memastikan kebutuhan belanja pegawai, termasuk penganggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2027.
“Kebutuhan itu harus dihitung secara cermat di tengah kebijakan efisiensi anggaran,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto, menegaskan pembahasan KUA-PPAS menjadi dasar penting sebelum pemerintah dan DPRD menetapkan APBD 2027.
DPRD meminta target pendapatan disusun secara realistis, sementara belanja pembangunan diarahkan pada program yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat.
“Belanja wajib dan belanja pegawai juga harus diperhitungkan agar tidak mengurangi ruang fiskal daerah,” tutur Sayutin.
Sejumlah sektor menjadi prioritas dalam pembahasan, di antaranya infrastruktur, pertanian dan ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, peningkatan sumber daya manusia, serta pelayanan publik.
“Pembahasan KUA-PPAS 2027 ini diharapkan menghasilkan rancangan anggaran yang realistis, terukur dan tetap menjaga keseimbangan fiskal. Sekaligus mampu mendukung kebutuhan pembangunan Kabupaten Parigi Moutong,” tandasnya.
Laporan : Multazam
