JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong bersama Kementerian Transmigrasi (Kementrans) membahas prioritas pengembangan kelompok masyarakat dan komoditas unggulan di kawasan transmigrasi Bahari Raya dalam rapat lanjutan secara daring, Rabu, 26 Agustus 2026.
Pembahasan difokuskan pada penajaman kelompok prioritas berdasarkan potensi dan kebutuhan nyata di lapangan.
Rapat yang berlangsung di ruang lobi Kantor Bupati Parigi Moutong itu dibuka Direktur Pengembangan Produk Unggulan Kementrans, Sofian Hanafi.
Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Parigi Moutong turut mengikuti pembahasan bersama jajaran Kementrans dan tim teknis.
Pemkab Parigi Moutong diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Aswini Dimple, didampingi Kede selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM serta perangkat daerah terkait.
Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada progres profiling kelompok masyarakat di kawasan transmigrasi Bahari Raya.
Proses profiling mencakup identifikasi kelompok, pemetaan kondisi, potensi usaha, komoditas yang dikembangkan, persoalan yang dihadapi hingga kesiapan kelompok untuk menerima program pengembangan.
Tim Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Kementrans menegaskan profiling tidak semata-mata dilakukan untuk menentukan bentuk pelatihan.
Pendataan juga diarahkan untuk menggali kondisi kelompok secara objektif, mulai dari identitas dan profil usaha, komoditas, pengalaman pelatihan, hingga ketersediaan sarana dan prasarana.
Data tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penentuan bentuk intervensi.
Kementrans menilai persoalan setiap kelompok perlu dianalisis terlebih dahulu karena tidak semua kendala dapat diselesaikan melalui pelatihan. Hambatan yang dihadapi dapat berkaitan dengan keterbatasan peralatan, teknik pengolahan, kualitas produk, pemasaran maupun persoalan lainnya.
Pemkab Parigi Moutong sebelumnya telah menyampaikan rekomendasi sejumlah kelompok masyarakat. Jumlah usulan yang berkembang mencapai 21 kelompok dengan beragam potensi usaha, di antaranya komoditas durian dan usaha pakan ternak.
Namun, Kementrans meminta pemerintah daerah melakukan penajaman dan menetapkan kelompok yang benar-benar menjadi prioritas. Langkah tersebut dinilai penting agar program dapat dilaksanakan lebih efektif, termasuk dalam menentukan jenis pelatihan, narasumber dan pola pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok.
Salah satu potensi yang mendapat perhatian dalam pembahasan adalah pengembangan usaha multiusaha melalui koperasi, termasuk pengolahan kelapa menjadi minyak kelapa. Ketersediaan bahan baku kelapa di Parigi Moutong dinilai cukup besar, sementara pengolahan di tingkat hilir masih perlu dikembangkan.
Pemerintah daerah menilai hilirisasi kelapa memiliki peluang untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat. Selain minyak kelapa, berbagai produk turunan dan pemanfaatan limbah kelapa juga dinilai berpotensi dikembangkan.
Komoditas durian turut menjadi perhatian. Pengembangan durian merupakan salah satu program yang didorong Pemkab Parigi Moutong karena potensi produksinya di kawasan Bahari dinilai cukup besar.
Namun, hasil produksi dari kawasan tersebut masih banyak dibawa ke daerah lain untuk proses pengemasan sebelum dipasarkan secara lebih luas.
Dalam diskusi juga dibahas peluang pemanfaatan buah durian yang tidak memenuhi standar penjualan segar, termasuk buah yang mengalami gangguan seperti penyakit bangkalan, untuk diolah menjadi produk bernilai tambah.
Aswini Dimple dalam tanggapannya menyampaikan komitmen Pemkab Parigi Moutong untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan di kawasan transmigrasi Bahari Raya.
Pemerintah daerah juga menyatakan siap melakukan pendampingan terhadap kelompok masyarakat dan memperkuat sinergi lintas OPD sesuai potensi serta kebutuhan masing-masing kelompok.
“Pengembangan usaha hilir menjadi perhatian, mulai dari peningkatan kualitas pengolahan, penggunaan peralatan yang lebih memadai, peningkatan standar produk hingga perluasan peluang pemasaran,” ujarnya.
Sinergi antara Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian serta perangkat daerah lainnya dinilai penting agar intervensi tidak berjalan sendiri-sendiri.
Kementrans menyampaikan sasaran kegiatan akan diarahkan kepada kelompok masyarakat, kelompok usaha dan lembaga ekonomi yang memiliki kesiapan serta potensi untuk dikembangkan.
Jumlah peserta nantinya juga disesuaikan dengan kemampuan pelaksanaan. Sehingga, pemerintah daerah diminta menetapkan prioritas secara jelas.
Pemkab Parigi Moutong selanjutnya diminta segera menyampaikan daftar kelompok prioritas beserta alasan dan data pendukungnya.
Tim Kementrans kemudian akan melakukan pendalaman terhadap kondisi kelompok, rantai pasok, ketersediaan bahan baku, sarana dan prasarana, produk yang telah dihasilkan serta persoalan utama yang membutuhkan intervensi.
Rapat tersebut menghasilkan kesepahaman bahwa pengembangan kelompok masyarakat di kawasan transmigrasi Bahari Raya harus berbasis data dan kebutuhan nyata di lapangan.
Pemkab Parigi Moutong bersama OPD terkait akan terus melakukan koordinasi dan melengkapi data sebagai dasar penetapan kelompok prioritas.
Laporan : Mizwar
