JURNAL LENTERA, MOROWALI – Forum Peduli Morowali (FPM) berencana akan berunjuk rasa menuntut pencopotan Pj Bupati Morowali yang dijadwalkan pada Kamis, 19 Oktober 2023. Hal itu buntut dari pelantikan sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator dilingkup Pemerintah Daerah (Pemda) oleh Pj Bupati Morowali yang dinilai cacat administrasi.
Selain meminta Pj Bupati Morowali dicopot, aksi unjuk rasa yang akan dilakukan FPM juga meminta pelantikan sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator dibatalkan.
Bahkan, polemik tersebut telah dibahas ditingkat DPRD Kabupaten Morowali melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan Komisi I.
Sedangkan aksi unjukrasa yang akan dilakukan oleh FPM tersebut sudah tertuang dalam surat pemberitahuan aksi yang ditujukan kepada Kapolres Morowali AKBP Suprianto. Dalam surat tersebut, FPM akan menuntut agar pelantikan sejumlah pejabat dibatalkan dan mendesak pencopotan Pj Bupati Morowali.
Menurut Ketua FPM Asfar, setelah dilantik pada 26 September 2023, tak berselang lama Pj Bupati Morowali melakukan rotasi jabatan sejumlah pejabat pada Senin, 9 Oktober 2023.
BACA JUGA: Pelantikan Pejabat Oleh Pj Bupati Morowali Disoroti, FPM: Cacat Administrasi
Dalam rotasi jabatan yang dilakukan Pj Bupati Morowali, tiga pejabat langsung di nonjobkan, salah satunya Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang posisinya digantikan oleh Dr. Sitti Asma Ul Husna Syah, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Namun, posisi Dr. Sitti Asma Ul Husna Syah baru sebatas Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM.
BACA JUGA: Gubernur Sulteng Melantik Rachmansyah Ismail Sebagai Pj Bupati Morowali
“Dugaan kuat kami, pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat admistrator oleh Pj Bupati Morowali tidak didasari surat persetujuan tertulis dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” ujarnya.
Ia menegaskan, jika tidak ada jawaban atau solusi yang diberikan terkait pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat admistrator oleh Pj Bupati Morowali, maka langkah terakhir yang akan diambil oleh FPM adalah melakukan aksi unjuk rasa.
“Kami menargetkan kurang lebih 2000 orang yang akan dilibatkan dalam aksi unjuk rasa. Massa aksi akan menduduki Rujab Bupati yang saat ini dijadikan sebagai kantor sementara Pj Bupati Morowali,” tandasnya.
Laporan : Roy Lasakka Mardani/**
