JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menyoroti minimnya alokasi anggaran infrastruktur dan sektor pertanian dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD tahun anggaran 2026.
Menurut juru bicara Fraksi NasDem Sugianto Rerungan, kondisi tersebut dinilai belum sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat serta karakter Parigi Moutong sebagai daerah berbasis pertanian dan pedesaan.
Fraksi NasDem menilai komposisi belanja daerah masih didominasi belanja operasi. Sedangkan belanja modal untuk infrastruktur dasar maupun penguatan sektor pertanian belum mendapat porsi yang memadai.
BACA JUGA: DPRD Parigi Moutong Desak PLN Tangani Polemik Aliran Listrik di Desa Tandaigi
Keterbatasan anggaran infrastruktur berpotensi memperlambat percepatan pembangunan dan memperlebar ketimpangan antarwilayah.
BACA JUGA: Fraksi Golkar Ubah Sikap, Usulan Pansus WPR di DPRD Parigi Moutong Masih Ditunda
“Pembangunan jalan penghubung desa dan kecamatan, irigasi pertanian, serta penyediaan sarana air bersih disebut sebagai kebutuhan mendesak yang harus menjadi prioritas dalam APBD 2026,” ujar Sugianto dalam rapat paripurna masa sidang I yang mengagendakan pandangan umum fraksi di Gedung DPRD Parigi Moutong, Senin, 15 Desember 2025.
Di sektor pertanian dan ketahanan pangan, kata dia, Fraksi NasDem menilai alokasi anggaran belum proporsional dengan peran strategis sektor tersebut dalam menopang perekonomian daerah.
Anggaran pertanian diharapkan diarahkan pada perlindungan petani, stabilitas harga pupuk, perbaikan jaringan irigasi, serta perluasan akses pasar bagi hasil pertanian.
Selain itu, Fraksi NasDem juga menyoroti struktur pendapatan daerah yang masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai masih rendah dan mencerminkan kemandirian fiskal daerah yang belum optimal.
“Sehingga, Fraksi NasDem mendorong pemerintah daerah melakukan pendataan ulang dan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah, khususnya pada sektor-sektor yang selama ini belum tergarap maksimal,” katanya.
Optimalisasi PAD dinilai penting agar pembangunan infrastruktur dan sektor pertanian dapat didukung anggaran yang lebih kuat serta berkelanjutan.
Dengan sejumlah catatan tersebut, Fraksi NasDem pada prinsipnya menerima Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, untuk dibahas lebih lanjut. Namun, menegaskan seluruh masukan dan kritik yang disampaikan harus menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran daerah.
“Sehingga, benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat Parigi Moutong,” tandasnya.
Laporan : Roy Lasakka Mardani
Respon (4)