JURNAL LENTERA, PALU – Gubernur Anwar Hafid, meminta agar pelaksanaan program perumahan nasional di Sulawesi Tengah (Sulteng) difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ia menegaskan, kebijakan perumahan harus tepat sasaran dengan dukungan data yang akurat dan kejelasan lokasi pembangunan.
“Program perumahan harus berbasis kebutuhan riil masyarakat. Data dan lokasi harus jelas agar pelaksanaannya benar-benar menyentuh masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Anwar Hafid saat menerima audiensi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP3KP) Wilayah Sulawesi di ruang kerjanya, Jum’at, 9 Januari 2025.
BACA JUGA: Ribuan ASN Ikuti Apel Perdana 2026, Gubernur Sulteng Tekankan Etika Aparatur
Menurutnya, fokus pada MBR menjadi penting agar program perumahan tidak hanya mengejar target pembangunan fisik. Tetapi, juga berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
BACA JUGA: Delapan Dekade Kemenag, Wagub Sulteng Ajak Rawat Toleransi dan Persatuan
Sehingga, ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng, serta pemerintah kabupaten dan kota dalam setiap tahapan pelaksanaan program.
Ia bahkan mendorong penguatan koordinasi lintas sektor, terutama dalam penyiapan lahan dan dukungan fasilitas pendukung.
“Dengan perencanaan yang matang, saya berharap program perumahan di Sulteng dapat berjalan terintegrasi dan efektif,” katanya.
Pemprov Sulteng, kata dia, berkomitmen untuk terus mendukung program penyediaan perumahan yang berorientasi pada MBR.
“Hal itu sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pembangunan wilayah yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BP3KP Sulawesi II, Recky Wolter Lahope, menyatakan kesiapan pihaknya untuk memperkuat kerja sama dengan Pemprov Sulteng.
“Kerja sama tersebut difokuskan pada perencanaan lokasi, kesiapan lahan, serta penataan fungsi balai perumahan guna mengoptimalkan koordinasi teknis dan operasional,” tandasnya.
Dalam audiensi tersebut, kedua pihak juga membahas sinkronisasi program perumahan agar sejalan dengan kebutuhan daerah. Sejumlah rencana tindak lanjut akan dibahas melalui pertemuan teknis bersama perangkat daerah terkait.
Laporan : Mifta’in
