JURNAL LENTERA, PALU – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur (Wagub) dr. Reny A. Lamadjido, menerima audiensi dari Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), Kamis, 17 April 2025.
Saat menemui Gubernur dan Wagub Sulteng, Hiswana Migas dipimpin langsung oleh ketuanya, Muhammad Abdulkadir Badjamal, yang menyampaikan sejumlah persoalan krusial terkait distribusi LPG subsidi dan solar.
Abdulkadir juga menyoroti ketimpangan alokasi energi yang menyebabkan daerah seperti Kabupaten Morowali dan Kota Palu mengalami kekurangan pasokan.
Di Morowali misalnya, kata dia, pertumbuhan pendatang menyebabkan kebutuhan LPG meningkat tajam, namun data yang menjadi dasar penyaluran kuota belum diperbarui.
BACA JUGA: Gubernur Sulteng: Semangat Guru Tua Fondasi Masa Depan Bangsa
“Morowali bahkan harus menyerap lebih dari 50 persen kuota wilayah lain. Sementara Kota Palu terus mengalami penurunan kuota LPG dan solar, padahal kebutuhan justru meningkat,” ujarnya.
BACA JUGA: Gubernur Sulteng Tinjau dan Serahkan Bantuan Bagi Korban Terdampak Banjir di Morowali Utara
Abdulkadir juga menyinggung persoalan ketatnya distribusi BBM jenis solar di Kota Palu, yang dinilai menghambat aktivitas industri. Ia menduga pengawasan ketat ini terjadi karena adanya praktik penjualan solar subsidi ke sektor industri oleh oknum tak bertanggung jawab.
Ia pun meminta dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk mengusulkan penambahan kuota berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
Menanggapi hal itu, Anwar Hafid menegaskan, Pemprov Sulteng telah lebih dahulu melakukan langkah strategis dengan menemui BPH Migas di Jakarta. Salah satu hasilnya adalah rencana pembangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Kabupaten Poso.
“Kita sudah dorong langsung ke pusat, dan BPH Migas berkomitmen membangun SPPBE di Poso. Ini penting untuk memperkuat infrastruktur distribusi energi di daerah,” katanya.
Ia mendorong, agar komunikasi antara Hiswana Migas dan Pemerintah Daerah (Pemda) lebih intens, termasuk dalam melakukan lobi ke Kementerian ESDM dan BPH Migas. Sehingga, kuota energi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, begitu pula pelaku usaha. Kita harus satu langkah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Kalau kita diam, daerah lain yang lebih agresif akan dapat lebih banyak,” tegasnya.
Laporan : Mifta’in
Respon (2)