JURNAL LENTERA, PALU – Perjuangan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, dalam memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih adil bagi daerah penghasil nikel mulai menunjukkan hasil.
Pemerintah pusat, melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) lantas merespons cepat usai pernyataan Anwar Hafid viral dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, pada Selasa, 29 April 2025.
Kepala Bappenas meminta Anwar Hafid untuk segera menyusun kajian resmi sebagai dasar pembahasan kebijakan DBH yang lebih proporsional bagi daerah penghasil, khususnya Sulteng.
“Alhamdulillah, tadi pagi saya ditelepon langsung oleh Deputi Bappenas dan bicara langsung dengan Kepala Bappenas. Beliau meminta kami menyiapkan kajian agar bisa dipresentasikan bersama di Jakarta dan diusulkan ke Presiden,” ujar Anwar Hafid dalam kegiatan Berani Ngopi bersama Serikat Pekerja KLS, Kamis, 1 Mei 2025.
BACA JUGA: Protes Ketimpangan DBH, Gubernur Sulteng Sebut Daerahnya Hancur Akibat Tambang
Ia menegaskan, perjuangan memperjuangkan DBH yang adil bukan hal baru baginya. Sejak menjabat Bupati Morowali, ia telah menyuarakan pentingnya pembagian DBH yang berpihak pada daerah penghasil tambang.
BACA JUGA: Gubernur Sulteng Sebut Uji Kompetensi Pejabat Upaya Menciptakan Pemerintahan Profesional
“Kita adalah salah satu penyumbang devisa terbesar negara lewat industri nikel dan smelter. Maka wajar jika kita menuntut proporsi DBH yang sepadan, baik untuk kabupaten penghasil maupun provinsi,” tegasnya.
Ia juga membedakan antara DBH dan Corporate Social Responsibility (CSR). Di mana, DBH langsung masuk ke kas daerah dan dapat digunakan untuk pembangunan strategis, termasuk persiapan menghadapi era pasca-tambang.
“Berbeda dengan CSR yang dikendalikan perusahaan, DBH adalah hak daerah dan lebih bisa kita arahkan untuk kepentingan rakyat,” katanya.
Dukungan terhadap langkahnya terus mengalir dari berbagai kalangan, mulai dari aktivis, akademisi hingga masyarakat umum.
Ia mengaku senang aspirasinya mendapat perhatian luas, termasuk di media sosial dan grup percakapan masyarakat Sulteng.
“Saya bersyukur suara ini viral dan mendapat dukungan luar biasa dari masyarakat. Ini bukan perjuangan pribadi, tapi kepentingan kolektif masyarakat Sulteng,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sulteng tengah menyusun kajian teknis serta program pembangunan yang akan dibiayai melalui DBH. Salah satunya adalah program unggulan Berani Cerdas, yang telah menerima pendaftaran sekitar 50 ribu warga untuk beasiswa pendidikan.
Ia berharap, dengan dukungan Bappenas dan perhatian Presiden, kebijakan DBH dapat diubah agar lebih berpihak kepada daerah yang selama ini menanggung dampak eksploitasi sumber daya alam.
“Kami butuh kekuatan fiskal dari DBH untuk mendukung program-program presiden di daerah. Bila ini terwujud, kesejahteraan rakyat Sulteng bisa meningkat signifikan,” ujarnya.
Sebelumnya, Anwar Hafid mengejutkan forum RDP di DPR RI dengan pernyataannya tentang ketimpangan DBH tambang.
Ia menyoroti fakta, meskipun Sulteng merupakan kontributor besar penerimaan negara dari nikel, provinsi ini hanya menerima sekitar Rp200 miliar per tahun dalam bentuk DBH.
Ia juga mengkritik kebijakan tax holiday yang dinilainya hanya menguntungkan korporasi besar, sementara daerah penghasil justru menderita kerusakan lingkungan dan infrastruktur.
Laporan : Mifta’in
Respon (3)