JURNAL LENTERA, PALU – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak, meski tanpa jaminan kesehatan.
Anwar Hafid menyoroti tingginya jumlah pekerja informal di Sulteng, sekitar 61 persen, yang kerap kesulitan mengakses layanan kesehatan akibat status kepesertaan BPJS yang tidak aktif.
Ia menegaskan, tidak ada alasan bagi rumah sakit menolak pasien yang membutuhkan layanan medis hanya karena tidak memiliki jaminan kesehatan.
“Siapa pun yang sakit, tidak punya jaminan atau BPJS-nya mati, cukup tunjukkan KTP, langsung dilayani di rumah sakit,” tegas Anwar Hafid, didampingi Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, saat memimpin rapat bidang kesehatan di ruang rapat Polibu, Kantor Gubernur, Rabu, 5 Maret 2025.
BACA JUGA: Gubernur Sulteng: Prioritaskan Pelayanan Publik Tanpa Pungutan
Ia lantas meminta sistem kesehatan daerah merancang mekanisme yang memastikan warga yang kehilangan akses BPJS akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tetap mendapatkan pelayanan kesehatan.
Ia menekankan pentingnya koordinasi dengan BPJS Kesehatan agar kasus-kasus darurat dapat ditangani tanpa hambatan administratif.
BACA JUGA: Janji Anwar Hafid dan dr. Reny Lanjutkan Pembangunan Berkelanjutan
Sementara itu, Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, yang memiliki latar belakang di bidang kesehatan, dipercaya untuk mengeksekusi kebijakan tersebut.
Anwar Hafid menyatakan kepercayaannya penuh kepada dr. Reny Lamadjido dalam menjalankan program ini.
“Saya hanya bicara, tapi eksekusinya semua ada di tangan ibu dokter. Kalau beliau bilang bisa, saya ikut. Kalau beliau bilang tidak bisa, saya juga ikut,” katanya.
Ia kemudian menyoroti kualitas pelayanan BPJS di rumah sakit. Ia mengapresiasi pelayanan BPJS Cabang Palu yang dianggap lebih baik dibandingkan daerah lain, namun meminta agar tidak ada perbedaan layanan antara pasien BPJS dan pasien umum.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng tengah mempersiapkan pembangunan rumah sakit baru berstandar internasional di Kota Palu.
Ia menargetkan pada 2026, pelayanan kesehatan di seluruh daerah akan ditingkatkan, dimulai dari RS Madani dan RS Undata sebagai role model.
Program unggulan bertajuk “Berani Sehat” ini menjadi wujud komitmen Anwar Hafid dan dr. Reny Lamadjido untuk memastikan tidak ada warga Sulteng yang ditolak saat membutuhkan layanan kesehatan.
“Kami berjanji, siapa pun yang masuk rumah sakit, pasti dapat kamar, pasti dapat obat. Tidak boleh ada yang ditolak,” tegasnya.
Laporan : Miswar
Respon (1)