JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Saluran irigasi utama yang mengairi lahan pertanian di Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mengalami kerusakan parah sejak pertengahan 2024.
Kerusakan ini mengakibatkan ratusan hektare sawah tidak dapat digarap, dan ratusan petani terancam kehilangan sumber penghidupan.
Menurut penjaga pintu irigasi Tombi, Benyamin, kerusakan terjadi sejak Mei 2024, akibat banjir besar yang menghantam pintu air utama. Aliran air terhenti total karena saluran irigasi tersumbat. Sehingga seluruh sistem irigasi tidak bisa berfungsi kembali.
“Sebelumnya, saluran irigasi Tombi mengairi sekitar 745 hektare lahan sawah yang tersebar di lima desa: Tombi, Sidole, Sidole Barat, Paranggi, dan Ampibabo. Namun, setelah pintu air jebol, aliran air terputus total,” ujar Benyamin saat ditemui di rumah dinasnya pada Rabu, 23 Juli 2025.
BACA JUGA: Gubernur Sulteng Janji Tuntaskan Masalah PETI dan Listrik Desa
Ia menjelaskan, penurunan debit Sungai Tombi memperburuk situasi. Diduga, penurunan debit tersebut akibat aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang terjadi di hulu sungai. Para pelaku tambang diduga telah memalang aliran sungai demi kepentingan penambangan, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat di hilir.
BACA JUGA: Polisi Sita Delapan Mesin saat Penertiban PETI di Tinombo Selatan
“Kalau ini dibiarkan, air yang mengalir ke sawah bisa tercemar merkuri dan raksa dari aktivitas tambang. Ini bukan hanya soal kekeringan, tapi juga masalah pencemaran jangka panjang,” katanya.
Kerusakan irigasi ini berdampak langsung pada para petani di Kecamatan Ampibabo. Salah satunya, Zainal Abidin, anggota Kelompok Tani Sungulara di Desa Tombi, yang terpaksa berhenti menggarap lahan seluas tiga hektare karena kekurangan air.
“Sawah kami kering dan retak. Sudah lebih dari setahun kami tidak bisa tanam padi. Padahal, biasanya satu hektare bisa menghasilkan dua ton beras,” ungkapnya.
Kelompok tani Sungulara yang memiliki total lahan 80 hektare kini menghadapi potensi kehilangan produksi hingga 160 ton beras per musim tanam akibat kerusakan irigasi. Beberapa petani mencoba beralih menanam tanaman kering seperti nilam dan jagung, namun banyak juga yang memilih merantau karena kesulitan bertani.
“Kami sudah melaporkan masalah ini ke pemerintah desa dan dinas terkait, namun hingga kini belum ada tanggapan. Waktu itu, katanya tunggu pelantikan presiden, tetapi sampai sekarang masih belum ada kabar,” keluhnya.
Laporan terkait kerusakan ini telah disampaikan ke Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPRP Kabupaten Parigi Moutong, namun hingga kini, belum ada langkah konkret untuk perbaikan.
Warga berharap ada penanganan serius, termasuk untuk mengatasi aktivitas tambang ilegal yang memperburuk kerusakan dan mengancam ekosistem pertanian.
Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sapras) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Parigi Moutong, Aristo, mengatakan masalah irigasi induk merupakan kewenangan Dinas PUPRP. Sehingga, instansinya belum dapat melakukan tindakan langsung.
“Kami belum melakukan koordinasi dengan Dinas PUPRP Parigi Moutong karena informasi ini baru saya terima. Itu masih menjadi kewenangan mereka. Meski demikian, kami akan melakukan peninjauan ke Kecamatan Ampibabo dan menyampaikan laporannya ke Dinas PUPRP Parigi Moutong,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TPHP Parigi Moutong, Dadang Priatnajaya, mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari petani dan menyampaikan masalah ini kepada pimpinan daerah.
“Perencanaannya sudah selesai, tapi terkendala anggaran. Kami berharap perbaikan dapat dilakukan tahun depan, agar petani bisa kembali menanam padi,” ujarnya.
Laporan : Roy Lasakka Mardani
Respon (2)