JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, menggelar rapat kerja tenaga teknis lapangan dan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan yang dirangkaikan dengan upaya pencegahan ilegal fishing di salah satu aula hotel Kelurahan Kampal, Senin, 15 September 2025.
Kegiatan ini melibatkan 25 nelayan, 29 petugas lapangan, dan 13 penyuluh perikanan bersama pejabat dari Dinas Kelautan dan Perikanan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Polres Parigi Moutong.
Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, yang hadir secara daring, menekankan pentingnya peran aktif nelayan dalam mengatasi praktik ilegal fishing.
BACA JUGA: Bupati Parigi Moutong Terbitkan Surat Edaran Larangan Praktik Ilegal Fishing
Ia mengungkapkan, pencegahan ilegal fishing tidak hanya bergantung pada penegakan hukum. Tetapi, juga harus melibatkan edukasi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat nelayan.
BACA JUGA: Komitmen Gubernur Sulteng dan Danlanal Palu Cegah Praktik Ilegal Fishing
“Nelayan adalah garda terdepan penjaga laut. Kita semua harus berperan aktif dalam pengawasan, pelaporan, serta mendukung penegakan hukum agar sumber daya laut tetap terjaga,” ujarnya.
Ia lantas mengingatkan, ilegal fishing merugikan ekonomi dan merusak ekosistem laut, yang merupakan mata pencaharian utama bagi banyak warga.
“Semua pihak untuk bersama-sama memerangi praktik ilegal tersebut demi keberlanjutan sumber daya alam laut,” katanya.
Ia pun menyampaikan apresiasinya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah memberikan perlindungan sosial bagi nelayan. Termasuk menyerahkan santunan kematian bagi ahli waris salah satu nelayan yang meninggal dunia.
“Hal itu menunjukkan komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi nelayan yang rentan terhadap risiko dalam pekerjaannya,” ungkapnya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Parigi Moutong, Mohamad Nasir, mengatakan Pemda berupaya mendorong kebijakan tegas dalam pencegahan illegal fishing.
“Kami tidak hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi juga meningkatkan kesadaran melalui edukasi yang melibatkan nelayan dan penyuluh perikanan,” tuturnya.
Selain itu, pentingnya keterlibatan nelayan dalam melaporkan aktivitas ilegal fishing, dengan menyediakan sistem pelaporan yang mudah diakses masyarakat.
“Hal itu memungkinkan penindakan lebih cepat terhadap pelaku ilegal fishing serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan nelayan,” tandasnya.
Kegiatan ini adalah bagian dari program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong, yang bertujuan memperkuat kebijakan pengelolaan sumber daya alam laut berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
Laporan : Miswar
Respon (2)