JURNAL LENTERA, PALU – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, dan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Palu, Kolonel Laut (P) Marthinus Sir, berkomitmen mencegah praktik ilegal fishing.
Hal tersebut ditandai dengan pertemuan antara Gubernur Sulteng dan Danlanal Palu yang membahas komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan TNI AL dalam melindungi wilayah pesisir.
Apalagi, wilayah pesisir Sulteng masih kerap terjadi praktik ilegal fishing seperti pengeboman ikan yang masih marak.
BACA JUGA: Upaya Pemulihan Pasca Bencana Pemda Parigi Moutong Melalui Bantuan Rumah
Anwar Hafid menyampaikan keprihatinannya atas kerusakan ekosistem laut akibat aktivitas pengeboman ikan. Terutama di kawasan yang sejatinya sangat potensial untuk perikanan berkelanjutan.
BACA JUGA: Pemda Parigi Moutong Sebut Angka Kemiskinan Ekstrem Turun Drastis
“Di beberapa titik, hanya 20 meter dari bibir pantai sudah ditemukan ikan. Tapi kalau dibom terus, semuanya rusak. Kita harus hentikan,” tegas Anwar Hafid.
Ia lantas menegaskan, Pemprov Sulteng siap menanggung biaya operasional patroli laut dan memfasilitasi kerja sama strategis dengan Lanal Palu.
Menurutnya, dukungan penuh pemerintah daerah penting untuk memperkuat kehadiran negara di laut. Terutama di wilayah-wilayah rawan praktik ilegal fishing yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
“Waktu masa kampanye, keluhan soal pengeboman ikan ini sangat kuat disuarakan oleh masyarakat di Parigi Moutong. Sekarang saatnya kita jawab dengan tindakan nyata,” ujarnya.
Ia lantas mengajak agar Pemprov Sulteng dan Lanal Palu bisa melakukan Nota Kesepahaman (MoU) sebagai dasar pelaksanaan kerja sama patroli laut dan edukasi masyarakat pesisir.
Kawasan Parigi Moutong, kata dia, menjadi fokus awal karena tingkat kerawanannya yang tinggi serta potensi lautnya yang luar biasa.
“Kalau kita bisa jaga laut kita, bukan hanya ekosistem yang selamat, tapi juga kesejahteraan nelayan akan meningkat. Ini bukan soal pengawasan saja, tapi soal keberlanjutan hidup bersama,” katanya.
Menanggapi hal itu, Danlanal Palu, Kolonel Marthinus, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia bahkan menilai perlindungan laut tidak bisa dilakukan sepihak.
“Tetapi memerlukan sinergi lintas sektor, termasuk peran serta aktif dari pemerintah daerah dan masyarakat,” ungkapnya.
Laporan : Mifta’in
