JURNAL LENTERA, JATINANGOR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, meminta lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), terutama calon purna praja harus mampu menjadi birokrat pemerintah yang profesional.
Ia mengatakan, agar para calon purna praja tidak terjebak menjadi sarjana yang tidak mau menggunakan keilmuannya.
“Adik-adik harus menjadi profesi birokrat pemerintahan yang profesional,” ujar Tito saat menghadiri sidang terbuka senat IPDN dalam rangka wisuda program doktor ilmu pemerintahan, program magister terapan studi pemerintahan, dan program sarjana terapan ilmu pemerintahan tahun akademik 2023/2024, di Balairung Rudini Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin, 29 Juli 2024.
BACA JUGA: Indonesia-Prancis Kembali Perkuat Kerja Sama Bidang Pendidikan
Lulusan IPDN, kata dia, juga diharapkan mampu menyelesaikan beragam masalah secara ilmiah, sesuai dengan metodologi yang selama ini diajarkan.
Ia menegaskan, hal terpenting dari kelulusan bukanlah gelar semata. Melainkan cara dan pola berpikir yang benar. Apalagi selama ini wisudawan IPDN telah mengenyam pendidikan yang tidak sebentar.
BACA JUGA: 281 Mahasiwa Internasional Studi di 63 Perguruan Tinggi Indonesia
“Adik-adik praja dididik empat tahun di sini. Kemudian bagi magister ditambah lagi dua tahun, dan untuk doktor minimal tiga tahun. Itu jangka waktu yang panjang. Yang paling utama adalah Changing Your Mindset, It’s Not The Title You Are After,” tegasnya.
Ia juga berpesan kepada lulusan IPDN, agar bisa membuat kebijakan yang berdampak baik kepada banyak orang. Ini dapat dicapai dengan mempraktikkan semua ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari.
Ia menekankan, untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, tidak hanya dengan mengandalkan ilmu politik. Tetapi, juga harus diimbangi ilmu lain seperti sosial, budaya, dan ekonomi.
“Harus dilengkapi juga dengan kemampuan lain seperti ilmu sosial, ilmu budaya, bahkan karena menangani keuangan daerah, ilmu tentang finance, ekonomi juga harus dikuasai,” jelasnya.
Ia berharap, calon purna praja IPDN dapat membuat sistem birokrasi lebih efektif dan efisien. Apalagi pada 1 Agustus 2024, mereka akan dilantik secara resmi menjadi birokrat dan disebar ke seluruh Indonesia.
“Di lain sisi, saya juga mendorong lulusan IPDN bisa melanjutkan pendidikan ke luar negeri dengan memanfaatkan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dari LPDP sudah banyak mengirim yang sarjana S1-nya ke luar negeri. Program LPDP yang jumlahnya cukup banyak, hampir 10 ribu setiap tahun,” ungkap Tito.
Laporan : Multazam
