JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Kondisi memprihatinkan masih menyelimuti Sekolah Dasar Kecil (SDK) Terpencil Ogolau di Dusun IV Ogolau, Desa Tibu, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Dengan fasilitas yang sangat terbatas, sekolah ini tetap bertahan melayani kebutuhan pendidikan anak-anak di wilayah pelosok.
Situasi tersebut mendorong tim Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) turun langsung melakukan verifikasi lapangan pada Ahad, 3 Mei 2026, guna menindaklanjuti usulan bantuan sarana dan prasarana yang diajukan pemerintah daerah setempat.
Kepala Bidang Manajemen Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parigi Moutong, Ibrahim, mengatakan pihaknya mendampingi tim Direktorat Pendidikan Dasar dalam kunjungan tersebut.
“Hari ini kami mendampingi Kemendikdasmen melakukan kunjungan lapangan ke SDK Terpencil Ogolau. Informasi rencana kunjungan ini sudah kami terima sejak 2 Mei 2026,” ujarnya.
Verifikasi dilakukan terhadap usulan bantuan yang telah diajukan melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dalam tiga tahun terakhir. Kunjungan ini juga dipicu oleh unggahan seorang guru di media sosial yang memperlihatkan kondisi sekolah.
“Konten yang diunggah itu ditemukan Direktorat Pendidikan Dasar dan langsung ditindaklanjuti oleh tim tata kelola sarana dan prasarana,” katanya.
Dari hasil peninjauan, kondisi sekolah dinyatakan sesuai dengan data dan dokumentasi yang beredar. Saat ini, SDK Terpencil Ogolau hanya memiliki dua ruang kelas dan belum dilengkapi fasilitas penting seperti ruang kepala sekolah, UKS, perpustakaan, laboratorium, rumah dinas guru, maupun toilet.
Selain itu, tim juga mengecek ketersediaan lahan di sekitar sekolah. Hasilnya, masih terdapat sekitar 1.000 meter persegi lahan kosong yang memungkinkan untuk pembangunan fasilitas tambahan.
“Alhamdulillah masih tersedia lahan yang cukup untuk pengembangan sarana sekolah ke depan,” ungkapnya.
Namun demikian, pihak sekolah diminta segera melengkapi administrasi lahan, termasuk mengurus legalitas kepemilikan tanah bersama Pemerintah Desa Tibu, karena dokumen yang ada saat ini belum sepenuhnya memenuhi persyaratan.
Tidak hanya sarana pendidikan dasar, tim Kemendikdasmen juga menyoroti belum tersedianya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Tibu. Akibatnya, anak-anak setempat baru mulai mengenyam pendidikan saat memasuki usia sekolah dasar.
“Dengan program wajib belajar 13 tahun, anak usia dini seharusnya sudah mendapatkan layanan PAUD. Ini menjadi salah satu pertimbangan agar usulan bantuan bisa dipenuhi,” tandasnya.
Laporan : Miswar
