JURNAL LENTERA, PALU – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid, menekankan pentingnya inovasi dalam pelayanan perizinan serta koordinasi antar daerah guna meningkatkan iklim investasi di provinsi tersebut.
Ia lantas mengapresiasi capaian investasi tinggi di Sulteng dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan tersebut sebagai buah kerja keras seluruh aparatur di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan optimal kepada investor.
“Sulteng adalah salah satu daerah dengan tingkat investasi yang sangat tinggi. Ini adalah anugerah dan hasil kerja keras saudara-saudara sekalian,” ujar Anwar Hafid dalam rapat virtual bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulteng, Rifani, serta seluruh Kepala Dinas PTSP kabupaten/kota se-Sulteng, Jum’at, 9 Mei 2025.
Ia menjelaskan, lonjakan investasi yang mulai terlihat sejak 2013, terutama di sektor industri pengolahan nikel yang menjadikan Sulteng sebagai pusat perhatian global.
BACA JUGA: Kick Off Meeting PPSP Bappelitbangda Parigi Moutong
Menurutnya, kunci utama menarik investasi terletak pada kepercayaan dan rasa aman, khususnya dalam aspek perizinan. Ia mencontohkan pengalamannya saat menjabat sebagai Bupati Morowali, dan menekankan pentingnya kecepatan serta digitalisasi layanan.
BACA JUGA: Pemda Parigi Moutong Libatkan Semua Unsur di Penilaian Aksi Konvergensi Stunting
“Di Turki, proses perizinan bisa dilakukan dari rumah atau hotel. Inovasi seperti ini perlu kita tiru agar investor merasa nyaman,” kata Anwar Hafid, mengutip pembicaraannya dengan Duta Besar Turki.
Ia lantas mengingatkan, investasi tidak hanya datang dari luar negeri, melainkan juga dari masyarakat lokal. Oleh karena itu, sistem pelayanan harus inklusif dan adil bagi semua pihak yang ingin menanamkan modal.
Namun, ia juga mengingatkan risiko hukum akibat lemahnya kontrol administrasi. Ia pun menyoroti kasus pemalsuan dokumen rekomendasi di Kabupaten Morowali, yang memicu protes masyarakat terhadap perusahaan pengambil air baku ilegal.
“Rekomendasi dipalsukan. Ini sangat berbahaya. Semua izin harus diverifikasi langsung dengan dinas terkait,” tegasnya.
Ia mendorong penggunaan sistem aplikasi digital yang aman dan transparan untuk mencegah pemalsuan serta menjaga integritas proses perizinan.
Selain itu, Anwar meminta agar setiap izin yang diterbitkan di tingkat provinsi wajib dikomunikasikan dengan pemerintah kabupaten/kota terkait, untuk menghindari kesalahpahaman dalam pelaksanaan di lapangan.
“Kita ini sama-sama pemerintah. Tidak boleh ada sekat kewenangan yang membuat kita tidak sinkron,” katanya.
Sebagai bagian dari langkah sinkronisasi, ia berencana melakukan kunjungan langsung ke seluruh kabupaten/kota bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Tujuannya untuk menyamakan program kerja agar pemanfaatan anggaran lebih efektif.
“Gubernur, bupati, dan wali kota hanya beda kewenangan, tapi tujuannya sama, yaitu mensejahterakan rakyat Sulteng,” ungkapnya.
Laporan : Mifta’in
Respon (1)