JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menggelar rapat pembahasan pelayanaan Kick Off Meeting Perencanaan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP), Kamis, 8 Mei 2025.
Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (PIPW) Bappelitbangda Parigi Moutong, I Nyoman Sudiara, mengatakan kegiatan ini merupakan pra awal menindaklanjuti pertemuan yang dilaksanakan di Balai Prasarana Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu.
Rapat persiapan pelaksanaan Kick Off Meeting PPSP ini, kata dia, merupakan insiatif Bappelitbangda Parigi Moutong bersama Tim Pokja Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) yang diketuai Sekretaris Daerah (Sekda), Zulfinasran A. Tiangso.
BACA JUGA: Pemda Parigi Moutong Libatkan Semua Unsur di Penilaian Aksi Konvergensi Stunting
“Sekratariatnya berada di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Parigi Moutong. Sedangkan Bappelitbangda dalam hal ini, bagian dari Tim Pokja PKP. Jadi kami berinisiatif melaksanakan pra dulu. Karena Kick Off Meeting PPSP akan dilaksanakan tangga 19 Mei 2025,” ujar I Nyoman Sudiara.
BACA JUGA: Pisah Sambut Kalapas Parigi, Sekda Parigi Moutong Tekankan Sinergi dan Pembinaan Humanis
Dijelaskannya, Kick Off Meeting PPSP di Kabupaten Parigi Moutong nantinya mendapatkan pendampingan pemutakhiran dokumen Strategis Sanitasi Kabupaten (SSK) dari Balai Prasarana Sulawesi Tengah.
Hal itu, kata dia, berkat upaya Bappelitbangda dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Parigi Moutong yang telah melakukan review dokumen sebelumnya pada 2024.
“Tahun ini, kita sangat bersyukur Kabupaten Parigi Moutong bisa dapat pendampingan SSK ini. Di Sulawesi Tengah yang menerima bantuan hanya Parigi Moutong dan Banggai,” katanya.
Pemutaktahiran data untuk dokumen SSK, kata dia, masih akan dilakukan tahun ini. Sebab, baru lima kecamatan yang distudi tera oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Parigi Moutong pada 2024.
Ia lantas menekankan, dokumen SKK sangat penting untuk mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang sanitasi. Sehingga, pemerintah pusat menyarankan Kabupaten Parigi Moutong untuk menyelesaikan penyusunan dukumen SKK minimal 50 persen.
Selain Dinkes Parigi Moutong, Dinas PKP, dan Bappelitbangda, dalam penyusunan dokumen SKK tersebut, juga melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“Tahun ini, anggaran Tim Pokja PKP terkena rasionalisasi. Makanya, kalau rapat kecil diikutkan dengan kegiatan kami, supaya berlanjut pada tanggal 19 Mei 2025,” ungkapnya.
Laporan : Miswar
Respon (1)