JURNAL LENTERA, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI menyatakan optimisnya terhadap capaian realisasi anggaran 94 persen di Desember 2024, Rabu, 30 Oktober 2024.
Saat menghadiri rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, Menteri PU didampingi wakilnya Diana Kusumastuti, beserta pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian PU.
Pada rapat kerja ini, Dody Hanggodo, menyampaikan realisasi serapan anggaran dan capaian fisik TA 2024. Di mana, Kementerian PU yang kini dipimpinnya itu mendapatkan pagu Rp147,37 triliun. Kemudian mendapat penambahan Rp19,62 triliun yang ditotalkan mencapai Rp166,99 triliun.
BACA JUGA: Mendes PDT: Hilirisasi Desa Tidak Selalu Harus Tambang
Ia menyebutkan, per 25 Oktober 2024, realisasi serapan anggaran Kementerian PU mencapai 60,08 persen atau Rp101,58 triliun dengan capaian fisik 66,13 persen.
“Realisasi anggaran ini lebih tinggi 10,09 persen dari realisasi TA 2023 sebesar 49,99 persen. Kami optimis capaian anggaran bisa 94-96 persen di Desember 2024,” ujar Dody.
BACA JUGA: Kemendikbudristek : Literasi dan Numerasi Bagian dari Peningkatan Satuan Pendidikan
Sedangkan untuk progres lelang per 25 Oktober 2024, sudah terkontrak 2.827 paket senilai Rp110,95 triliun atau 97,33 persen dari total kontraktual Rp113,99 triliun. Paket yang sudah terkontrak terdiri dari 1.475 paket SYC dan MYC baru senilai Rp19,18 triliun dan 1.352 paket MYC lanjutan senilai Rp91,77 triliun.
Sementara, dukungan infrastruktur untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp41,95 triliun dengan progres fisik 57,8 persen.
“Rincian dukungan di IKN meliputi infrastruktur sumber daya air Rp1,45 triliun, jalan dan jembatan Rp19,2 triliun, infrastruktur permukiman Rp12,93 triliun dan perumahan Rp8,37 triliun,” ungkapnya.
Ia mengatakan, kementerian PU juga terus melanjutkan program Padat Karya Tunai (PKT) TA 2024 sebesar Rp10,23 triliun. Saat ini serapan anggaran PKT 54,83 persen atau Rp5,61 triliun yang menyerap 338.858 orang pekerja dari target serapan 463 ribu orang pekerja.
Untuk mencapai target realisasi anggaran diperlukan percepatan yang dilakukan dengan memaksimalkan alokasi yang ada melalui percepatan pengadaan barang dan jasa, penyelesaian administrasi, penyelesaian masalah tanah, percepatan kegiatan padat karya, dan rekomposisi anggaran sesuai prioritas.
Sedangkan agenda lainnya terkait hasil Pemeriksaan Semester II BPK RI. Di mana, Kementerian PU menerima dua LHP dengan total 108 rekomendasi senilai Rp240,52 miliar. LHP pertama berfokus pada pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2022 dan Semester I Tahun 2023 sebanyak 57 rekomendasi.
LHP kedua terkait kinerja pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga Triwulan III 2023, dengan 51 rekomendasi.
Kementerian PU menindaklanjuti kedua LHP ini dengan 99 rekomendasi senilai Rp229,23 miliar. Dari rekomendasi tersebut, 17 rekomendasi (17,17 persen) telah berstatus sesuai. Sementara 82 rekomendasi (82,83 persen) masih dalam masa penelaahan oleh BPK RI.
Laporan : Miswar
Respon (1)