JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kini menjadi barometer utama dalam menilai kinerja kepala satuan pendidikan di Kabupaten Parigi Moutong.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong akan memperketat evaluasi, terutama terhadap kepala sekolah yang tidak tertib dalam penyusunan dan perbaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
Plt Kepala Disdikbud Parigi Moutong Sunarti, mengatakan kepatuhan administrasi dalam pengelolaan Dana BOS menjadi indikator konkret kemampuan manajerial kepala sekolah.
Bahkan, sejumlah kepala sekolah telah menerima penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di bawah ekspektasi akibat tidak memenuhi kewajiban pelaporan.
“Saya harap ini menjadi perhatian. Sudah ada kepala sekolah yang mendapatkan penilaian SKP di bawah ekspektasi,” ujar Sunarti saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sekaligus sosialisasi petunjuk teknis BOS di aula Kantor Disdikbud Parigi Moutong pada Selasa, 3 Maret 2026.
Ia menjelaskan, penilaian tersebut diberikan setelah melalui proses evaluasi dan teguran berulang. Ketidakpatuhan dalam menyampaikan maupun memperbaiki LPJ menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi penilaian kinerja.
Konsekuensi dari SKP di bawah ekspektasi tidak ringan. Selain menjadi catatan dalam evaluasi tahunan, penilaian itu dapat berdampak pada tertundanya kenaikan pangkat dan pengembangan karier kepala sekolah.
“Penilaian ini murni atas kinerja yang dinilai kurang, bukan karena persoalan pribadi,” katanya.
Ia berharap, melalui Bimtek dan pendampingan teknis tersebut, kepala satuan pendidikan semakin tertib, transparan, dan profesional dalam mengelola keuangan sekolah.
“Penguatan tata kelola dana BOS dinilai penting untuk memastikan akuntabilitas anggaran sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah,” pungkasnya.
Laporan : Mifta’in
