JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, menjadi momentum refleksi bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong atas masih kompleksnya persoalan akses pendidikan, terutama di wilayah terpencil.
Tingginya angka anak tidak sekolah menjadi salah satu indikator krisis yang masih dihadapi Kabupaten Parigi Moutong.
Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, mengungkapkan berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan tingkat provinsi, jumlah anak tidak sekolah di wilayahnya mencapai sekitar 13 ribu orang.
“Disebutkan bahwa Parigi Moutong menjadi daerah dengan angka anak tidak sekolah tertinggi, kurang lebih 13 ribu,” ujar Erwin kepada wartawan usai melantik kepala sekolah di auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, Sabtu, 2 Mei 2026.
Meskipun capaian sektor pendidikan pada 2025 menunjukkan tren positif, persoalan tersebut tetap menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera ditangani secara serius dan terukur. Namun, pentingnya validasi data agar intervensi kebijakan tepat sasaran.
“Data itu tidak bisa langsung diterima. Harus kita cek siapa dan di mana, supaya langkah yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan,” katanya.
Sebagian besar anak tidak sekolah tersebar di wilayah terpencil seperti Kecamatan Tinombo, Tomini, dan Palasa. Keterbatasan akses, termasuk jaringan internet dan fasilitas pendidikan, menjadi kendala utama.
“Banyak desa belum memiliki akses internet dan fasilitas pendidikan yang memadai. Kondisinya memprihatinkan dan belum sepenuhnya tersentuh bantuan,” ungkapnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, kata dia, pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi, termasuk melobi anggaran ke pemerintah pusat dan provinsi. Fokus diarahkan pada program revitalisasi sekolah serta penguatan pembelajaran berbasis digital.
Selain itu, akses fisik menuju sekolah juga menjadi perhatian. Pemkab Parigi Moutong telah mendapat dukungan pembangunan Jembatan Garuda dari Kodam XIII/Merdeka untuk membantu mobilitas masyarakat di wilayah sulit dijangkau.
“Sudah ada dua unit jembatan yang dibangun dan akan diusulkan penambahan untuk desa-desa yang membutuhkan,” tutur Erwin.
Pemerintah daerah juga telah mengusulkan penyediaan rumah dinas, kendaraan operasional, serta insentif bagi guru di daerah terpencil.
Namun, sejumlah kendala masih dihadapi, termasuk status desa yang tidak lagi memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan tertentu dari pemerintah pusat.
Sebagai langkah alternatif, pemerintah daerah berencana mengalokasikan anggaran untuk mendukung kesejahteraan guru di wilayah terpencil, meskipun kondisi fiskal saat ini masih terbatas.
“Semoga tahun depan bisa kita anggarkan sebagai bentuk komitmen daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, momentum Hardiknas harus dimaknai sebagai pengingat bahwa pendidikan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berada di wilayah paling terpencil.
“Ini menjadi refleksi bersama bahwa masih ada pekerjaan besar yang harus kita tuntaskan,” tandasnya.
Laporan : Miswar
