JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong mengungkap sejumlah kendala dalam pelaksanaan layanan kesehatan di daerah, meski program prioritas telah berjalan hingga tingkat puskesmas.
Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, S.K.M, M.Kes., menjelaskan program prioritas sektor kesehatan, khususnya Sehat Bersama, telah terintegrasi hingga puskesmas dan selaras dengan program Berani Sehat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan.
Salah satu kendala utamanya terdapat pada sistem rujukan pasien yang dinilai belum optimal. Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) yang digunakan masih terkendala faktor teknis, termasuk keterbatasan jaringan internet dan pengoperasian di lapangan.
“SISRUTE ini sangat bagus sebenarnya, hanya karena dioperasikan manusia dan harus didukung jaringan internet, maka terkadang ada kendala,” ujar Irwan saat mengahdiri rapat paripurna Komisi IV DPRD Parigi Moutong pada Senin, 6 April 2026.
Selain itu, ia menilai sosialisasi dan pengawalan program secara berjenjang masih perlu diperkuat agar seluruh mekanisme layanan dapat dipahami oleh tenaga kesehatan hingga tingkat bawah.
Sebagai langkah alternatif, fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit saat ini memanfaatkan grup WhatsApp untuk mempercepat koordinasi, terutama terkait ketersediaan dokter, obat-obatan, bahan medis habis pakai (BMHP), serta ruang perawatan.
Dalam beberapa kondisi, kata dia, pasien tetap dirujuk meskipun kapasitas ruang perawatan di rumah sakit sudah penuh.
“Terkadang sudah terinformasi di rumah sakit ada pasien yang akan dirujuk, namun kondisi ruangan penuh. Kalau dipaksakan tetap dirujuk, kami tetap layani dengan penjelasan agar pasien memahami kondisi yang ada,” katanya.
Sedangkan layanan rujukan pada dasarnya telah difasilitasi melalui BPJS bagi peserta aktif. Sementara itu, pemerintah daerah juga memperluas layanan melalui program prioritas, salah satunya penyediaan ambulans gratis untuk pemulangan jenazah.
“Ambulans gratis yang tidak ditanggung BPJS adalah untuk pemulangan jenazah. Tahun lalu, Pemkab Parigi Moutong mengalokasikan anggaran sekitar Rp500 juta untuk program ini,” ungkapnya.
Ia menegaskan, Bappelitbangda Parigi Moutong akan terus mengawal perencanaan dan implementasi program secara terpadu.
“Tujuannya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Parigi Moutong,” tandasnya.
Dalam rapat paripurna tersebut, Komisi IV DPRD Parigi Moutong meminta seluruh pihak terkait untuk memperkuat koordinasi dan memastikan layanan kesehatan berjalan optimal. Menyusul masih adanya keluhan masyarakat.
Laporan : Roy Lasakka Mardani
