JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Puluhan pelajar dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Parigi Moutong terindikasi positif narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Poso.
Dari total 1.108 peserta yang mengikuti tes narkoba, sebanyak 31 orang dinyatakan terindikasi positif dan akan menjalani asesmen lanjutan untuk menentukan bentuk penanganan yang tepat.
Temuan tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong dalam pertemuan antara Wakil Bupati (Wabup) H. Abdul Sahid, bersama BNN Poso di ruang kerjanya, Senin, 3 Agustus 2026.
Pertemuan tersebut dihadiri Kepala BNN Poso, Praditya Mahayana, bersama jajarannya, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun instansi terkait dilingkup Pemkab Parigi Moutong.
Abdul Sahid menjelaskan, hasil pemeriksaan awal belum dapat dijadikan dasar untuk menetapkan status hukum peserta yang terindikasi positif.
Seluruh peserta masih harus mengikuti asesmen menyeluruh guna mengetahui tingkat penggunaan, tingkat ketergantungan, dan menentukan langkah penanganan yang sesuai.
“Dari 1.108 peserta yang menjalani pemeriksaan, sebanyak 31 orang terindikasi positif. Namun mereka masih harus menjalani proses asesmen sebelum ditentukan bentuk penanganannya,” ujarnya.
Kepala BNN Poso, Praditya menjelaskan, hasil pemeriksaan awal mendeteksi adanya zat dari golongan methamphetamine serta beberapa zat lainnya yang masih memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan laboratorium.
Berdasarkan identifikasi sementara, sebagian besar peserta yang terindikasi positif diduga masih berada pada kategori pengguna yang dapat diprioritaskan mengikuti program rehabilitasi.
Menanggapi hasil tersebut, Abdul Sahid kemudian menegaskan Pemkab Parigi Moutong mendukung penuh langkah BNN Poso dalam menyelamatkan pelajar maupun ASN dari ancaman penyalahgunaan narkoba.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita menyelamatkan mereka. Jangan sampai anak-anak kita, para pelajar maupun ASN kehilangan masa depan karena narkoba. Pemerintah daerah siap mendukung proses rehabilitasi sesuai hasil asesmen yang dilakukan oleh BNN Poso,” katanya.
Rehabilitasi menjadi langkah utama bagi peserta yang memenuhi syarat berdasarkan hasil asesmen. Namun, apabila setelah menjalani rehabilitasi seseorang kembali melakukan penyalahgunaan narkoba, maka penanganannya akan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kita mengedepankan pembinaan dan penyembuhan. Tetapi apabila setelah diberikan kesempatan melalui rehabilitasi masih mengulangi perbuatannya, tentu akan ada tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.
Ia lantas meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah meningkatkan pengawasan terhadap ASN di lingkungan kerja masing-masing. Selain itu, sosialisasi mengenai bahaya narkoba perlu terus diperkuat, khususnya di kalangan pelajar.
“Pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan pemerintah semata, melainkan membutuhkan dukungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan,” tutur Abdul Sahid.
Praditya menjelaskan, proses asesmen akan menjadi dasar dalam menentukan bentuk rehabilitasi yang akan dijalani peserta yang terindikasi positif.
Rehabilitasi akan dilaksanakan di fasilitas yang telah ditunjuk sesuai hasil asesmen dan kesepakatan dengan pemerintah daerah.
“Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya deteksi dini guna mencegah penyalahgunaan narkoba semakin meluas di lingkungan pendidikan maupun pemerintahan,” tandasnya.
Laporan : Multazam
