Ragam  

Buntut Polemik Rapid Antigen Berbayar, Dinkes Parimo Diminta Kembalikan Uang

Ilustrasi

JURNAL LENTERA – Polemik antigen berbayar yang diberlakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Parimo, Sulawesi Tengah terhadap peserta tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) berbuntut panjang.

Bahkan, koneksi empat bidang di Dinkes Parigi Moutong yang dinahkodai Elen Ludya Nelwan dikabarkan terputus.Kondisi itu, disebut-sebut diakibatkan keputusan Elen yang diduga terjadi pada saat pelaksanaan rapid antigen terhadap peserta tes SKD CPNS dan PPPK.

Pasalnya, pada saat pengambilan sampel air liur dan lendir hanya melibatkan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, tanpa melibatkan Bidang Pelayanan Kesehatan.

Padahal, Bidang Pelayanan Kesehatan dapat berkoordinasi dengan Puskesmas atau PKM untuk menyiapkan tenaga medis yang membantu saat pelaksanaan rapid antigen.

“Bidang Pelayanan Kesehatan tidak terlibat dalam kegiatan itu. Kalau pun ada staf saya yang terlibat, saya tidak tahu,” ujar Kepala Bidang Pelayanan di Dinkes Parigi Moutong, Wulandari, melalui pesan singkatnya pada Senin, 11 Oktober 2021.

Wulandari pun mengaku tidak pernah lagi dilibatkan dalam sejumlah kegiatan di pemerintahan yang melibatkan PKM untuk menyiapkan tenaga kesehatan, baik perawat maupun dokter.

Kondisi itu, juga membuat semakin panjang polemik rapid antigen berbayar Dinkes Parigi Moutong.

Elen yang dikonfirmasi terkait hal itu mengakui jika dirinya tidak melibatkan Bidang PKM pada saat melakukan rapid antigen terhadap peserta testing SKD CPNS dan PPPK. Alasannya berkaitan dengan kebijakan di Dinkes Parimo.

Elen juga berdalih karena tengah gencar melaksanakan program vaksinasi COVID-19 untuk meningkatkan capaian realisasinya.

“Vaksinasi ini ingin kami genjot pencapaiannya. Makanya kami tidak libatkan PKM dalam kegiatan itu. Puskesmas itu kan pelayanan. Itu juga bukan orang sakit,” kata Elen, yang ditemui saat berada di Gedung DPRD Parigi Moutong pada Selasa, 12 Oktober.

Terkait tidak dilibatkannya Bidan Pelayanan Kesehatan, Elen Ludya Nelwan, mengaku karena bidang tersebut hanya bertugas memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang sakit, kebutuhan oksigen, BPJS, dan donor darah.

Ia mengaku Sedangkan alasan penggunaan alat testing bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk rapid antigen yang diklaimnya mandiri alias berbayar, rencananya akan diadakan kembali untuk mengganti sesuai jumlah yang terpakai.

“Pesanan barangnya sudah diorder untuk mengganti rapid antigen yang sudah terpakai. Pengadaannya juga tidak menggunakan pihak ketiga,” akunya.

BACA JUGA: Polemik Pungutan Rapid Antigen Dinkes di SKD CPNS Parigi Moutong Berbuntut Panjang

Elen menampik penggunaan alat rapid antigen bantuan tersebut dikarenakan kondisi urgen. Ditambah lagi, jumlah peserta testing SKD CPNS dan PPPK yang harus menjalani rapid antigen sangat banyak.

Sehingga, tidak memungkin untuk melakukan pengadaan alat testing, yang pastinya akan memakan waktu lama.

Belum lagi, pada saat itu, dirinya mengaku tidak mengetahui sisa stok alat rapid antigen yang dimiliki PKM terdekat.

Sedangkan saat itu, pihaknya menerima surat permintaan pemeriksaan kesehatan dua hari menjelang pelaksanaan testing SKD CPNS dan PPPK.

Meskipun telah disampaikan ke Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Parimo, rapid antigen harus dilakukan secara mandiri alias berbayar.

Anehnya, Dinkes Parigi Moutong, justru tidak mengarahkan peserta tes untuk melakukan rapid antigen ke PKM terdekat atau pelayanan kesehatan swasta.

“Kalau di PKM atau pelayanan kesehatan swasta itu, mahal. Kami hanya membantu, bukan panitia,” tandas Elen.

Inspektur Inspektorat dan Satreskrim Polres Parimo Lakukan Investigasi

Terkait rapid antigen berbayar yang diberlakukan Dinkes Parimo, Inspektur Inspektorat bersama Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres setempat pun, mulai melakukan investigasi terkait hal itu.

Mwnurut Bahkan, Inspektur Inspektorat Parimo, Adrudin Nur, sejumlah pihak telah dimintai keterangan.

“Prosesnya membutuhkan waktu, agar hasilnya maksimal. Untuk mengetahui pasti hasil pemeriksaan, akan dilakukan evaluasi,” tegas Adrudin, belum lama ini.

Bahkan, tim pemeriksa Inspektorat Parimo dikabarkan telah mendatangi Dinkes Parimo untuk melakukan sejumlah rangkaian pemeriksaan.

Informasi terkait investigasi yang dilakukan Unit Tipikor Satreskrim Polres Parimo, juga dibenarkan Wakapolres Kompol I Wayan Pasek.

Wayan menyebut pihaknya telah mendalami dugaan pungutan rapid antigen yang dilakukan Dinkes Parimo. Wayan tidak menjelaskann secara detail, sejauh mana penanganan yang telah dilakukan pihaknya.

Hal itu, juga menjadi alasan Satgas Saber Pungli yang dipimpin Wayan tidak menangani dugaan pungutan rapid antigen tersebut.

Tujuannya, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih penanganan dugaan pungli tersebut.

“Satgas Saber Pungli tetap memonitor. Soal sejauh mana penanganannya, silakan dikonfirmasi ke Satreskrim,” beber I Wayan Pasek.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, penanganan dugaan pungli rapid antigen telah ditangani Unit Tipikor Satreskrim sejak persoalan ini ramai diperbincangkan.

Bahkan, Ellen bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Fauziah Al Hadad, sempat mendatangi Mapolres Parimo untuk dimintai keterangan.

Kepala Dinkes Parimo Ralat Pemberian Reward ke Tenaga Medis

Setelah persoalan rapid antigen berbayar terus menuai polemik, hingga DPRD Parimo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mencari kejelasan atas persoalan tersebut, Ellen secara tiba-tiba meralat pernyataanya soal pemberian reward atau penghargaan kepada tenaga medis.

Dalam RDP tersebut, turut hadir Kepala Badan Kepegawaian, Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Parimo, Ahmad Syaiful.

Ellen pun berdalih, setelah mempelajari surat edaran, ternyata tidak disebutkan honor atau insentif bagi tenaga medis yang bertugas melakukan pengambilan sampel air liur atau lendir terhadap peserta tes SKD CPNS dan PPPK.

Ellen mengaku terkait honor atau insentif bagi tenaga medis tersebut tidak terinput di dalam Surat Edaran (SE).

Sehingga, tarif Rp 100 ribu yang telah dipungut dan terkumpul pada saat pemeriksaan peserta tes SKD CPNS dan PPPK beberapa waktu lalu, akan digunakan untuk mengganti alat testing rapid antigen bantuan pemerintah pusat.

“Uang rapid antigen itu akan dibelikan alat baru, untuk mengganti alat testing bantuan yang telah terpakai,” katanya.

Pernyataan Ellen tersebut langsung mendapat tanggapan dari Inspektur Inspektorat Parimo, Adrudin Nur dalam RDP yang dilaksanakan Komisi III DPRD setempat pada Selasa, 19 Oktober.

Upaya Ellen Ludya Nelwan, tampaknya tidak akan berjalan mulus.

Menurut Adrudin, jika dana pungutan dari peserta tes SKD CPNS dan PPPK digunakan untuk pengadaan alat rapid antigen baru, tidak dapat dilakukan.

Pasalnya, belanja pengadaan alat testing baru, harus melalui Katalog Elektronik (e-katalog), dan menggunakan akun Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Secara teknis diganti, masuknya dari mana?. Dana itu harus masuk ke batang tubuh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sementara dana ini, masih berada diluar hingga kini,” tegas Adrudin.

Adrudin juga menerangkan, untuk memasukan dana pungutan tersebut ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dapat dilakukan.

Meskipun Dinkes sebagai OPD penghasil, sebab segala sesuatunya harus memiliki regulasi terkait pendapatan lain-lain yang sah.

Apabila dana pungutan tersebut dipaksakan masuk ke kas daerah, akan bermasalah dikemudian hari.

Sedangkan jika dilakukan pengembalian dana pungutan rapid antigen tersebut kepada peserta tes SKD CPNS dan PPPK dipastikakn dapat dilakukan.

Sepanjang, data berupa nama dan nomor kontak peserta yang melakukan pemeriksaan kesehatan rapid antigen masih dimiliki Dinkes.

Ketua Komisi IV DPRD Parimo, Feri Budiutomo, pun ikut memberikan tanggapannya.

Feri Budiutomo, mengatakan meskipun Dinkes nantinya akan mengembalikan dana pungutan rapid antigen kepada para peserta tes SKD CPNS dan PPPK, namun tidak serta merta mengurangi unsur pelanggaran terhadap kebijakan berbayar yang telah ditetapkan Dinkes.

“Kami akan menerbitkan rekomendasi terkait persoalan ini,” tandas Feri Budiutomo.

Ellen Ludya Nelwan, yang sebelumnya terkesan tak mengindahkan undangan RDP Komisi IV DPRD Parimo, mengaku tidak dapat mengontrol apa saja yang telah dilaksanakan bawahannya saat itu, karena kesibukannya.

Dia pun membenarkan, telah mendapat panggilan Inspektorat Parimo, dan tengah menunggu hasil penanganan yang telah dilakukan.

“Kedepan saya akan berusaha sebaik-baiknya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala dinas,” tutur Ellen Ludya Nelwan.

Pernyataan Ellen Ludya Nelwan, itu mendapat tanggapan anggota Komisi IV DPRD, Muhammad Fadli.

Menurut Fadli, ada hal yang bertolak belakang atas penyampaikan Kepala Dinkes Parimo dalam RDP tersebut dengan pernyataan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Fauziah Al Hadad dalam RDP sebelumnya.

Keterangan Fauziah Al Hadad saat itu, bahwa seluruh kegiatan tentang menetapkan tarif rapid antigen bersumber dari Kepala Dinkes.

Dalam RDP itu, Fadli, meminta penjelasan Kepala Dinkes atas berbagai kebijakan dalam penetapan tarif rapid antigen berbayar, yang tidak dapat dijawab oleh Fauziah Al Hadad, saat RDP sebelumnya.

Diantaranya, tentang tidak dilibatkannya Puskesmas sebagai bidang teknis, hingga pemberian reward bagi tenaga kesehatan yang bertugas melakukan pengambilan air liur atau lendir terhadap peserta tes SKD CPNS dan PPPK.

Dinkes Parimo Didesak Kembalikan Dana Hasil Pungutan Rapid Antigen

Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto, mengaku telah mendisposisi rekomendasi yang didalamnya juga terlampir permintaan pengembalian uang hasil pungutan rapid antigen yang diberlakukan Dinkes terhadap peserta tes SKD CPNS dan PPPK.

Tidak hanya itu, poin lainnya dalam rekomendasi tersebut, juga meminta Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut hingga tuntas.

Bahkan, ada pula poin yang menyetakan pemberian sanksi tegas terhadap oknum, yang terlibat dalam dugaan pungli rapid antigen.

“Penekanan ini perlu ketegasan Inspektorat yang harus jeli melihat persoalan ini. Apabila, tindakan itu merupakan penyalahgunaan wewenang, kami mendesak pemerintah untuk memberikan sanksi berat, agar memberikan efek jerah,” tegas Sayutin.

Laporan : Roy Lasakka

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *