JURNAL LENTERA, PALU – Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengungkap tren peningkatan signifikan kejadian bencana dalam dua tahun terakhir.
Sepanjang 2024 tercatat 197 kejadian bencana, sementara hingga November 2025 jumlahnya meningkat menjadi 256 kejadian atau naik sekitar 30 persen. Kondisi tersebut menempatkan Sulteng dalam status kewaspadaan menghadapi potensi bencana, terutama menjelang akhir tahun.
Lonjakan kejadian bencana itu menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng yang menggelar apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi serta pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Lapangan Pogombo, Senin, 15 Desember 2025.
BACA JUGA: Pengawasan PETI di Sulteng Diperkuat, Pemerintah Dorong Pertambangan Berizin
Apel kesiapsiagaan ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes.
BACA JUGA: Pemprov Sulteng Siapkan 103 Pos Kesehatan Jelang Nataru
Reny mengatakan, secara geografis Sulteng merupakan wilayah yang rawan terhadap berbagai jenis bencana, baik geologi maupun hidrometeorologi.
Mayoritas bencana yang terjadi, berdasarkan catatan BPBD, didominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gelombang pasang, dan abrasi pantai.
Dampak bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi mengganggu aktivitas ekonomi serta menimbulkan kerugian material yang besar.
“Bencana tidak hanya merusak infrastruktur. Tetapi, juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kesiapsiagaan harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di 2024, Sulteng berada pada peringkat ke-15 dari 38 provinsi dengan kategori risiko bencana tinggi. Sebanyak 13 kabupaten/kota di Sulteng tercatat berada pada kategori risiko tinggi dan sedang.
Mengacu pada informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), periode Desember 2025 hingga Februari 2026 diperkirakan akan diwarnai peningkatan curah hujan akibat perkembangan bibit siklon tropis. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi di berbagai daerah.
Menurutnya, apel kesiapsiagaan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan langkah konkret untuk memastikan kesiapan personel, peralatan, dan sistem koordinasi lintas sektor. Pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Basarnas, BPBD, relawan, serta seluruh elemen masyarakat.
“Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pemerintah daerah juga mengimbau seluruh pihak menjaga keamanan, ketertiban, dan kerukunan masyarakat. Sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana,” tandasnya.
Laporan : Mifta’in
Respon (3)