JURNAL LENTERA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, hingga saat ini masing menunggu rekomendasi tim Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 terkait Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas yang rencananya dimulai pada 12 Juni mendatang.
“Kami masih menunggu rekomendasi dari Tim Satgas Covid-19 rencana PTM terbatas ini,” ungkap Kepala Disdikbud Parigi Moutong, Aminuddin, S.Pd., di ruang kerjanya pada Senin, 5 Juli 2021.
Dia mengatakan, pihaknya optimis rekomendasi pelaksanaan PTM terbatas di Parigi Moutong dikeluarkan oleh Tim Satgas Covid-19 sesuai dengan permohonan yang diberikan.
Pasalnya, pelaksanaan ujian semester kenaikan kelas beberapa waktu lalu, pihaknya telah menunjukan kesiapan seluruh sekolah sebagai bahan evaluasi Tim Satgas Covid-19, agar dapat mempertimbangkan pelaksanaan PTM pada tahun ajaran baru Juli ini.
Sedangkan khusus sarana dan prasarana di sekolah untuk mencegah penyebaran Covid-19 dipastikan telah terpenuhi. Misalnya, ketersediaan tempat cuci tangan, hand sanitizer, masker cadangan dan sistem pembelajaran terbatas, dengan mengurangi jumlah siswa di setiap ruangan kelas.
“Selain itu, 13 hal yang tidak boleh dilakukan pihak sekolah agar tidak terjadi kerumunan juga telah dipenuhi saat pelaksanaan ujian semester kemarin. Seperti tidak adanya jam istrahat, dan dibukannya kantin sekolah. Bahkan, orang tua murid juga tidak diizinkan untuk mengantarkan siswa hingga ke kelas,” jelasnya.
Dia mengatakan, berdasarkan petunjuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), daerah yang berada di zona hijau dan orange, dapat melaksanakan PTM terbatas pada tahun ajaran baru.
Namun, ketika pembelajaran tatap muka dilakukan dan terjadi peningkatan kasus Covid-19, proses pembelajaran harus dihentikan.
“Meskipun demikian, kami tetap akan menunggu rekomendasi dari Tim Satgas Covid-19 untuk PTM terbatas nanti,” katanya.
Terkait dengan vaksinasi tenaga guru, kata dia, pihaknya tidak dapat memastikan, apakah seluruh guru dan tenaga pendidik telah menjalani vaksinasi. Hanya saja, sejumlah kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat dan Polri beberapa waktu lalu, diikuti.
“Vaksinasi tenaga guru dan pendidik memang menjadi salah satu syarat pelaksanaan PTM terbatas. Tetapi kami belum bisa pastikan apakah seluruh para guru dan tenaga kependidikan sudah di vaksin, belum informasi dari Dinkes setempat,” tandasnya.
Laporan : Roy Lasakka
