JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Parigi Moutong menggandeng Yayasan IPAS Indonesia untuk memperkuat sistem layanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA), melalui penguatan kapasitas tenaga kesehatan dan koordinasi lintas sektor.
Penguatan tersebut ditandai dengan pemaparan hasil Site Progress Report (SPR) sekaligus pembahasan rencana rapat koordinasi multisektor layanan KTPA yang digelar di Parigi Moutong, Selasa, 3 Maret 2026.
Project Koordinator IPAS Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah, dr. Selly Pasaribu, mengatakan kolaborasi tersebut merupakan bagian dari implementasi Program Cerah yang mendorong peningkatan sistem kesehatan agar lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak, termasuk dalam situasi krisis iklim.
Menurutnya, IPAS Indonesia telah melakukan sejumlah intervensi penguatan sistem kesehatan, di antaranya pelatihan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“Pelatihan ini difokuskan pada peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam merespons, mendampingi, dan memberikan layanan komprehensif kepada korban,” ujarnya.
Dikatakannya, untuk layanan kekerasan perempuan dan anak sudah dilakukan kurang lebih tiga batch. Sementara untuk kontrasepsi empat batch, dengan menghadirkan narasumber dokter spesialis obgyn dari Sulawesi Tengah.
Pembekalan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas respons sistem layanan terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya akses layanan KTPA dan kontrasepsi.
“Sekaligus mendukung upaya penurunan angka kematian ibu dan anak,” katanya.
Sementara itu, Plt Kepala DP3AP2KB Parigi Moutong, Kartikowati, menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak dalam memperkuat sistem pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
“Hasil ini harus menjadi dasar bagi kita untuk melakukan perbaikan, penguatan kapasitas serta penyusunan langkah-langkah konkret ke depan,” ujar Kartikowati saat membacakan sambutan Bupati Parigi Moutong.
Ia menegaskan, kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan terpadu serta koordinasi kuat antara perangkat daerah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, lembaga sosial, dunia pendidikan, hingga masyarakat.
Rencana rapat koordinasi multisektor yang dibahas dalam forum tersebut diharapkan mampu menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan, membangun mekanisme kerja terintegrasi, serta memastikan layanan diberikan secara cepat, responsif, ramah korban, dan berperspektif gender serta hak anak.
“Saya ingin memastikan setiap korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan serta akses terhadap layanan hukum, kesehatan, dan psikososial secara optimal,” ungkapnya.
Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen memperkuat kebijakan, regulasi, serta dukungan anggaran dalam upaya pencegahan maupun penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Melalui penguatan kolaborasi ini, sistem layanan di Parigi Moutong diharapkan semakin terkoordinasi dan efektif.
“Sehingga, mampu memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban serta mencegah terjadinya kekerasan di masa mendatang,” tandasnya.
Laporan : Miswar
