JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Fraksi partai Golkar DPRD Kabupaten Parigi Moutong menyoroti komposisi belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong diminta memperbesar alokasi belanja modal agar pembangunan infrastruktur dasar dan aset produktif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Menurut juru bicara Fraksi partai Golkar DPRD Parigi Moutong, Adnyana Wirawan, komposisi belanja daerah saat ini masih perlu diperbaiki dengan memberikan porsi yang lebih besar terhadap belanja modal dibanding belanja yang bersifat konsumtif.
“Belanja modal harus diperkuat. Infrastruktur dasar dan aset produktif merupakan investasi pemerintah yang manfaatnya akan dirasakan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Adnyana Wirawan, saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap penjelasan bupati mengenai Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Parigi Moutong, pada Selasa, 14 Juli 2026.
Ia menilai, peningkatan belanja modal akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah karena menghasilkan aset yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.
Selain menyoroti belanja modal, Fraksi Partai Golkar juga mengingatkan agar penyusunan APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada tingginya serapan anggaran, tetapi mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. APBD tidak boleh hanya diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, mengurangi angka kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi kerakyatan,” ujar Adnyana.
Dalam pandangan fraksinya, Golkar juga menyoroti masih tingginya ketergantungan fiskal Kabupaten Parigi Moutong terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Sehingga, pemerintah daerah didorong lebih serius mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan potensi lokal.
Menurutnya, sektor pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata, retribusi daerah, hingga pemanfaatan aset milik daerah harus dikelola secara profesional agar mampu meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Fraksi Partai Golkar juga memberikan perhatian terhadap rencana penyertaan modal daerah sebesar Rp5 miliar.
“Kebijakan tersebut harus didasarkan pada kajian yang komprehensif, terukur, transparan, dan akuntabel sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi daerah,” katanya.
Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, Fraksi Partai Golkar akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama DPRD sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagi Fraksi Partai Golkar, pembahasan APBD bukan sekadar memenuhi agenda konstitusional, melainkan momentum untuk memastikan setiap kebijakan anggaran berpihak pada kepentingan masyarakat dan memperkuat pembangunan infrastruktur.
“Selain itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Parigi Moutong secara berkelanjutan,” tandasnya.
Laporan : Mizwar
