JURNAL LENTERA – Sekitar puluhan massa dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Morowali (AMMM) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Morowali pada Senin, 15 November 2021.
Aksi unjuk rasa ini terkait kondisi listrik di Kabupaten Morowali yang dinilai masih memprihatinkan.
AMMM menilai selama kurang lebih 13 bulan atau sejak Oktober 2020, sampai dengan November 2021, masih terjadi pemadaman listrik secara bergiliran di Kabupaten Morowali.
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan (Korlap) AMMM, Fikar, menyampaikan bahwa pemadaman listrik secara bergilir yang dilakukan PLN UPL Bungku selama ini telah merugikan masyarakat sebagai konsumen utama pengguna listrik.
“Pemadaman listrik selama ini telah banyak merugikan konsumen dari segi aktivitas ekonomi, usaha, pendidikan, pekerjaan buruh bangunan. Ini telah menghilangkan hak kita sebagai konsumen,” ungkapnya.
Dia menyebutkan, hingga saat ini, PLN belum dapat menyelesaikan masalah pada mesini PLTD Bahoruru, menurunnya suplay pada PLTMH Sakita, serta tidak mampu menghadirkan mesin-mesin listrik terbaru.
Berikut ini lima poin tuntutan AMMM:
PLN ULP Bungku segera melakukan perbaikan sistem kelistrikan.
Meminta hak-hak konsumen terpenuhi sebagaimana diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
Pemda dan DPRD Morowali harus mengambil sikap jelas dan tegas terkait dampak krisis listrik, serta melakukan pengawasan dan penuntasan terhadap pihak PLN ULP Bungku.
Mendesak Pemda, DPRD, dan PLN untuk menuntaskan krisis listrik yang terjadi di wilayah kepulauan di Morowali.
Jika dalam waktu 1 minggu pemadaman listrik masih berlangsung, maka kepala PLN ULP Bungku dicopot dari jabatannya.
“Kami akan melakukan aksi lanjutan dengan menduduki Kantor PLN sampai tuntutan kami terealisasi,” tandas Fikar.
Sumber : KabarSelebes.id
