JURNAL LENTERA, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, DPRD harus jeli menggali potensi daerah masing-masing untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebagaimana prinsip ekonomi, ia meminta agar pendapatan harus lebih besar daripada belanja.
Hal ini perlu dipikirkan oleh kepala daerah sekaligus pimpinan bersama anggota DPRD.
“Baik kepala daerah dan stafnya, DPRD dan anggotanya yang mulia, semua harus berpikir bagaimana caranya agar menggali potensi daerah masing-masing untuk mendapatkan pendapatan yang maksimal tanpa memberatkan rakyat,” ujar Menteri Tito dalam kegiatan Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) dan Workshop Nasional di Hotel Borobudur Jakarta pada Senin, 6 Maret 2023.
Ia mencontohkan, peningkatan PAD bisa dilakukan, salah satunya dengan memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
BACA JUGA: Bersih-bersih BUMN, Erick Thohir Temui Jaksa Agung
Hal ini sebagaimana yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memberikan kemudahan perizinan dan bantuan subsidi transportasi bagi UMKM, sehingga PAD turut meningkat.
“Bagaimana untuk memperkuat pendapatan melalui upaya memperkuat PAD, jangan tergantung pemerintah pusat. Daerah-daerah pemekaran terutama. Pemekaran sebagai bagian dari otonomi daerah berguna untuk mempercepat pembangunan sekaligus pemerataan,” tuturnya.
BACA JUGA: Menteri Tito ke Pemda : Pastikan Ketercukupan Pasokan Pangan
Tak kalah penting, ia juga meminta pimpinan dan anggota DPRD bekerja sama dengan kepala daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
DPRD dan pemerintah kabupaten diminta untuk lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan partai atau golongan.
“Nah, mohonlah antara Bupati dengan DPRD memiliki kesamaan visi kalau untuk bangsa, kalau untuk masalah power struggle politik itu another matter, itu adalah dinamika dari bagian demokrasi. Tapi kalau bicara untuk bangsa negara, itu namanya politik negara, bedakan,” tegas Menteri Tito.
Sumber : Humas Puspen Kemendagri
