Pemda Parigi Moutong Menggelar Rakor Pembahasan Stunting

Pemda Parigi Moutong Menggelar Rakor Pembahasan Stunting
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Parigi Moutong Ir. Lewis berpose bersama peserta Rakor dukungan lintas sektor layanan KB sebagai upaya percepatan penurunan stunting di aula Kantor Bappelitbangda setempat, Rabu, 21 Juni 2023. (Foto: Prokopim Pemda Parigi Moutong)

JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong menggelar rapat koordinasi (Rakor) dukungan lintas sektor layanan keluarga berencana (KB) sebagai upaya percepatan penurunan stunting di aula Kantor Bappelitbangda setempat, Rabu, 21 Juni 2023.

Dalam kegiatan ini, menghadirkan sebanyak 180 orang, terdiri dari 12 Camat, Kepala Desa, 12 Kepala Puskesmas, RSUD Anuntaloko Parigi, RSIA Devina, Rumah Sehat Baznas, pengelola KB, Koordinator PLKB, operator PLKB, Kader KB, pasangan usia subur dari 12 kecamatan, dan Klinik PMB.

Kegiatan ini dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Parigi Moutong Ir. Lewis.

Menurut ketua pelaksana Rakor Irdan, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dan peraturan BKKBN RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang rencana aksi nasional penurunan angka stunting.

BACA JUGA: Wabup Parigi Moutong: Stunting Perlu Penanganan Ekstra

Tujuannya, untuk memberikan dukungan pelayanan KB dalam percepatan penurunan stunting. Dan meningkatkan kolaborasi tim pendampingan keluarga yang terdiri dari bidang kader TPK dan kader KB serta kader-kader lainnya di desa yang menjadi ujung tombak proses percepatan penurunan stunting.

BACA JUGA:  Pemkab Parigi Moutong Panggil PT ATHI Bahas Proyek Kawasan Industri Siniu

BACA JUGA: Gebyar PAUD di Parigi Moutong Dihadiri Ribuan Peserta

“Selain itu, meningkatkan koordinasi dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting di tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Parigi Moutong Lewis mengatakan, berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021, tentang percepatan penurunan stunting, BKKBN ditugaskan sebagai koordinator pelaksanaan percepatan penurunan stunting di lapangan.

Menurutnya, peran keluarga merupakan hal yang perlu dioptimalkan dalam percepatan penurunan stunting. Keluarga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan (HPK) dalam pencegahan stunting.

Selain itu, perlu adanya pendampingan oleh petugas BKKBN yang bersinergi dengan kader PKK maupun bidan. Peningkatan SDM yang perlu ditingkatkan terkait pemberian tindakan pelayanan KB khususnya metode kontrasepsi jangka panjang atau iud dan implant. Sebab, masih banyak bidan di Kabupaten Parigi Moutong yang belum terlatih contraception technology update (CTU).

BACA JUGA:  148 Masyarakat di Suwawa Timur Jalani Vaksinasi

“Saya berharap, para peserta dalam kegiatan ini dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya materi yang diberikan dalam rangka meningkatkan kapasitas tim pendamping keluarga. Sehingga dapat melakukan pendampingan ibu hamil dan ibu pasca persalinan dengan optimal. Terutama dalam peningkatan capaian KB pasca persalinan,” tandasnya.

Laporan : Multazam/**

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *