JURNAL LENTERA, JAKARTA – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan percepatan pengembangan insfrastruktur kawasan industri (KI) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng).
Mengingat, KI Kabupaten Morowali merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) berdasarkan keputusan Permenko Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022.
Menurut Kepala BPIW Kementerian PUPR Yudha Mediawan, pihaknya telah mengeluarkan SK Nomor 18/KPTS/KW/2023 tanggal 18 April 2023, terkait penyusunan masterplan kajian pengembangan wilayah guna mendukung percepatan pengembangan infrastruktur di lima KI strategis.
Ke lima KI ini, kata dia, Weda Bay, Sorowako, Konawe, Tanjung Selor, termasuk di Kabupaten Morowali.
“Masterplan ini, juga akan mendukung program penanganan jalan melalui inpres percepatan peningkatan konektivitas dari Direktorat Jenderal Bina Marga,” ujar Yudha melalui keterangan tertulisnya, Selasa, 20 Juni 2023.
Ia menjelaskan, KI Kabupaten Morowali berada di Kecamatan Bahodopi, dengan target pengembangan tahap I seluas 4.000 Hektar yang dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). KI Kabupaten Morowali ini memiliki potensi utama berupa ferronikel, stainles steel dan produk hilirnya.
BACA JUGA: Mendagri Tekankan Antisipasi Kenaikan Harga Barang
Kementerian PUPR telah melaksanakan pembangunan beberapa infrastruktur seperti revitalisasi drainase melalui skema padat karya di ruas jalan Bungku-Bahodopi-Batas Sultra di 2020. Kemudian pelebaran jalan Bahodopi-Batas Sultra di 2021-2022, dan preservasi jalan Bungku-Bahodopi-Batas Sultra di 2020 hingga 2023, dengan total investasi sebesar Rp135,8 miliar.
BACA JUGA: Hari Bhayangkara ke-77, Kapolri: Polri Selalu Bersama Masyarakat
Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan BPIW, kata dia, terdapat beberapa isu strategis dan permasalahan yang ada di KI Kabupaten Morowali. Seperti kurangnya penataan bangunan dan lingkungan, penggunaan lahan sekitar KI yang didominasi oleh permukiman dan hunian pekerja, yang tersebar acak. Banjir di kawasan permukiman sekitar KI, kemacetan di jalan nasional pada jam kerja, serta penumpukan sampah pada bahu jalan nasional dan jalan lingkungan kawasan permukiman.
Selain itu, berkembangnya beberapa smelter lain dan IUP pada wilayah yang lebih luas akan memberikan dampak terhadap kualitas lingkungan dan fungsi infrastruktur konektivitas. Sehingga, Kementerian PUPR melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan tersebut dengan menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di 2024.
“Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, meliputi peningkatan kapasitas jalan ruas Bungku-Bahodopi-Batas Sultra sepanjang 10 kilometer, pemugaran permukiman kumuh sekitar KI Kabupaten Morowali seluas 20 Hektar, dan sistem pengelolaan persampahan skala kawasan-pembangunan TPA Bahodopi seluas 20 Hektar yang total investasinya sebesar Rp122 miliar,” jelasnya.
Kementerian PUPR juga tengah mempersiapkan readiness criteria dari beberapa infrastruktur pendukung KI Kabupaten Morowali lainnya, yang diperkirakan dimulai pada 2025.
“Kementerian PUPR juga akan menyiapkan peningkatan jaringan air baku, pelebaran jalan Bahonsuai-Bungku, pembangunan SPAM Kabupaten Morowali, sistem pengolahan air limbah domestik terpusat skala permukiman di Kabupaten Morowali, sistem pengolahan persampahan skala kawasan Kabupaten Morowali, program BSPS, serta penyediaan akses rumah layak huni,” tandasnya.
Laporan : Roy Lasakka Mardani/**
Respon (1)