JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong kini memfokuskan penanganan bencana pada tahapan percepatan pemulihan. Infrastruktur yang rusak, lahan pertanian terdampak, hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas utama agar aktivitas warga segera kembali normal.
Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, mengatakan seluruh warga yang sebelumnya mengungsi akibat banjir telah kembali ke rumah masing-masing.
Sehingga, pemerintah daerah kini memusatkan perhatian pada pemulihan layanan publik, kesehatan, dan sarana pendukung kehidupan masyarakat.
“Alhamdulillah masyarakat yang sempat mengungsi sudah kembali ke rumah. Saat ini yang perlu dimaksimalkan adalah pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi munculnya penyakit pascabanjir, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi,” ujar Erwin saat meninjau lokasi banjir, Senin, 22 Juni 2026.
Selain memperkuat layanan kesehatan, Pemkab Parigi Moutong memastikan ketersediaan air bersih bagi warga terdampak.
Bahkan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) untuk menyiapkan tangki dan penampungan air guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parigi Moutong mencatat banjir berdampak terhadap 402 kepala keluarga atau 903 jiwa yang tersebar di Kecamatan Parigi, Parigi Barat, Parigi Selatan, Torue, dan Balinggi. Sebanyak 110 jiwa dari 57 kepala keluarga sempat mengungsi, namun kini seluruhnya telah kembali ke rumah.
Banjir juga merendam 402 rumah dan berdampak pada kelompok rentan yang terdiri atas 34 lanjut usia, 34 balita, serta 19 bayi. Kebutuhan mendesak warga saat ini meliputi matras, selimut, bahan pangan, makanan siap saji, perlengkapan bayi, dan kebutuhan anak-anak.
Di sektor pertanian, sekitar 230 hektare lahan sawah terdampak banjir, meliputi 80 hektare di Desa Lebagu, 70 hektare di Desa Masari, 50 hektare di Desa Dolago Padang, dan 30 hektare di Desa Balinggi Jati. Selain itu, banjir juga merusak 52 hektare lahan perkebunan dan 30 hektare area perikanan.
Ia menegaskan, percepatan pemulihan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Di Desa Lobu Mandiri, dua jembatan mengalami kerusakan berat dan menjadi prioritas penanganan darurat agar akses masyarakat kembali normal sembari menunggu pembangunan permanen.
Sementara di Desa Dolago Padang, Pemkab Parigi Moutong bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III Palu melakukan normalisasi sungai menggunakan alat berat untuk mengatasi luapan air.
Saat ini satu unit alat berat telah bekerja di lokasi, sedangkan BWS berencana menambah dua unit alat berat guna mempercepat penanganan.
“Kami juga mempertimbangkan menambah satu alat berat lagi karena dampaknya cukup luas. Dari data yang ada, sekitar 148,1 hektare lahan di dua desa terdampak banjir. Ini harus segera ditangani, apalagi kondisi cuaca masih berpotensi hujan,” katanya.
Secara keseluruhan, sedikitnya lima jembatan mengalami kerusakan akibat banjir, termasuk satu jembatan putus dan satu jembatan ambruk di Desa Lobu Mandiri. Kerusakan juga terjadi pada oprit jembatan di Desa Parigi Mpu’u dan Kayuboko, jembatan penghubung Desa Tolai dan Tolai Timur, serta jaringan air bersih sepanjang sekitar 225 meter.
Untuk mengurangi risiko banjir susulan, pemerintah daerah melakukan normalisasi sungai dan pemasangan geobag di sejumlah titik rawan. Tahap berikutnya akan dilakukan pemasangan bronjong guna memperkuat bantaran sungai yang mengalami kerusakan.
“Di beberapa lokasi terdapat tikungan aliran sungai yang menyebabkan air meluap ke area pertanian. Titik-titik seperti itu harus segera ditangani agar air tidak kembali masuk ke sawah masyarakat,” ungkapnya.
Selain banjir, Pemkab Parigi Moutong juga mempercepat pendataan dan pemulihan dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang terjadi pada 16 Juni 2026.
Berdasarkan data BPBD Parigi Moutong, gempa menyebabkan 96 bangunan rusak dan berdampak pada 96 kepala keluarga atau 323 jiwa.
Kerusakan meliputi 87 rumah, tiga pagar, empat pura, satu kios, dan satu rumah kos. Sebanyak 92 bangunan mengalami rusak ringan, tiga rusak sedang, dan satu rusak berat. Dampak terparah terjadi di Desa Bambalemo Ranomaisi, Torue, Dolago Padang, dan Boyantongo.
Gempa juga merusak berbagai fasilitas umum, seperti rumah ibadah, kantor pemerintahan, sekolah, jaringan air bersih, drainase, bronjong sungai, serta infrastruktur pendukung lainnya.
Seluruh data kerusakan akibat gempa, kata dia, telah disampaikan kepada Pemprov Sulawesi Tengah sebagai dasar verifikasi dan pengajuan bantuan rehabilitasi serta rekonstruksi.
“Pemulihan pascagempa terus kami koordinasikan dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait. Semua data kerusakan telah disampaikan untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” tuturnya.
Untuk mempercepat penanganan, Pemkab Parigi Moutong juga mengajukan penetapan status tanggap darurat kepada Pemprov Sulawesi Tengah sebagai dasar penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan penyaluran bantuan tambahan.
“Penggunaan BTT harus didukung dengan status tanggap darurat. Karena itu proses administrasinya sedang kami selesaikan agar anggaran bisa segera dimanfaatkan untuk penanganan bencana,” ujar Erwin.
Di sektor pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPHP) Parigi Moutong menyiapkan bantuan 87 ton benih padi berumur panen sekitar 80 hari.
Bantuan tersebut diproyeksikan mampu mendukung penanaman hingga 3.000 hektare lahan sebagai bagian dari percepatan pemulihan ekonomi masyarakat.
Secara keseluruhan, banjir dan gempa bumi di Kabupaten Parigi Moutong berdampak terhadap sedikitnya 1.226 jiwa, terdiri atas 903 jiwa akibat banjir dan 323 jiwa akibat gempa.
“Pemkab Parigi Moutng bersama Pemprov Sulawesi Tengah terus mempercepat proses pemulihan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal,” tandasnya.
Laporan : Mizwar
