JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menekan harga pangan di tengah ancaman inflasi.
Mulai dari memperkuat distribusi komoditas, memperluas akses pangan bersubsidi, hingga menjalin kerja sama dengan daerah penghasil guna menjaga stabilitas harga di pasaran.
Bahkan, persoalan tersebut disampaikan Pemkab Parigi Moutong dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin, 27 Juni 2026.
Rakor tersebut juga membahas kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program 3 juta rumah.
Di Kabupaten Parigi Moutong, rakor dipimpin Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Parigi Moutong, Aswini Dimpel, serta diikuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bersama Perum Bulog. Hadir pula unsur TNI dari Koramil 08/Parigi, dan Polres Parigi Moutong.
Secara nasional, rapat dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, yang meminta pemerintah daerah memperkuat pengendalian inflasi, khususnya terhadap komoditas beras maupun minyak goreng.
Tomsi juga mendorong pemerintah daerah bersama Perum Bulog untuk kembali mengintensifkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
“Apakah tidak bisa kita lakukan GPM yang masif seperti yang dulu lagi. Pelaksanaan GPM secara masif terbukti efektif menekan gejolak harga pangan dan menjaga daya beli masyarakat,” ujar Tomsi.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Aswini Dimpel mengungkapkan hasil pemantauan lapangan menunjukkan komoditas bawang merah masih menjadi penyumbang utama kenaikan harga di Kabupaten Parigi Moutong.
“Dua minggu lalu kami turun langsung ke lapangan setelah mengikuti rapat inflasi bersama Ibu Gubernur Sulawesi Tengah. Dari hasil pemantauan, memang masih terdapat permasalahan pada komoditas bawang merah yang harganya relatif tinggi,” katanya.
Berdasarkan hasil pemantauan, harga bawang merah di Pasar Tolai misalnya berkisar antara Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Sedangkan, bawang merah rebus mencapai sekitar Rp45.000 per kilogram.
Sementara itu, di Pasar Parigi harga bawang merah tembus diangka sekitar Rp50.000 per kilogram.
Selain bawang merah, Pemkab Parigi Moutong juga menyoroti tingginya harga minyak goreng. Masyarakat di wilayah Parigi masih dapat memperoleh minyak goreng bersubsidi melalui Rumah Pangan Kita (RPK) dengan harga sekitar Rp16.000 per liter.
Namun, masyarakat di Kecamatan Toribulu dan sekitarnya belum memiliki akses terhadap RPK sehingga harus membeli minyak goreng dengan harga sekitar Rp22.000 per liter.
“Seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk lebih aktif menyosialisasikan lokasi penjualan pangan bersubsidi agar dapat dimanfaatkan masyarakat secara maksimal,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti harga beras yang kini mencapai sekitar Rp15.000 per kilogram. Padahal, Kabupaten Parigi Moutong merupakan salah satu daerah dengan surplus produksi beras terbesar di Sulawesi Tengah.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat kerja sama antardaerah untuk memperlancar distribusi komoditas pangan, terutama bawang merah dan beras. Sehingga, harga di tingkat konsumen dapat lebih terkendali.
“Kita perlu mencari solusi bersama, termasuk menjalin kerja sama dengan daerah penghasil agar pasokan bawang merah maupun beras dapat masuk dengan harga yang wajar. Begitu juga minyak goreng, kita daerah penghasil kelapa, tetapi masyarakat masih membeli minyak dengan harga yang tinggi,” tutur Aswini.
Ia menegaskan, Pemkab Parigi Moutong berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan melalui pemantauan harga secara berkala.
“Selain itu, melakukan penguatan koordinasi lintas sektor dan pelaksanaan berbagai langkah strategis guna mengendalikan inflasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Laporan : Multazam
