JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menekankan pentingnya intervensi penanganan kemiskinan tepat sasaran dengan berbasis data akurat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Parigi Moutong, Aswini Dimple, menyampaikan forum lintas perangkat daerah menjadi wadah penting untuk menyelaraskan program kerja antarinstansi dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.
Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.
Namun dalam penyusunan RKPD 2027, fokus pembahasan tematik diarahkan pada tiga isu utama, yaitu pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, serta penguatan Posyandu Plus berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Forum ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan langkah nyata untuk menjawab tiga tantangan besar yang saling berkaitan, yaitu kemiskinan ekstrem, stunting, dan optimalisasi pelayanan dasar,” ujar Aswini saat mewakili Bupati Parigi Moutong membuka forum lintas perangkat daerah di Aula Bappelitbangda Parigi Moutong pada Kamis, 12 Maret 2026.
Ia menegaskan, program pengentasan kemiskinan harus dirancang dengan intervensi yang tepat sasaran berdasarkan data yang valid.
Selain itu, program pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu diintegrasikan dengan program jaminan sosial agar masyarakat dapat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.
Sementara itu, dalam upaya percepatan penurunan stunting, ia mengingatkan persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan sektor kesehatan. Tetapi, juga menyangkut sanitasi, ketersediaan air bersih, pola asuh hingga ketahanan pangan.
“Intervensi stunting harus menjangkau hingga tingkat rumah tangga karena persoalan ini melibatkan berbagai faktor yang saling berkaitan,” katanya.
Ia menambahkan, program Posyandu Plus diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Posyandu tidak hanya berfungsi sebagai layanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menjadi pusat integrasi berbagai layanan sosial dasar. Program tersebut diarahkan untuk mendukung pemenuhan enam Standar Pelayanan Minimal yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan sosial.
Aswini pun mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah agar mengedepankan kerja kolaboratif dan meninggalkan ego sektoral dalam pelaksanaan program pembangunan.
“Tidak boleh ada program yang berjalan sendiri-sendiri. Kita membutuhkan kerja kolaboratif, program lintas sektor, dan sinergi anggaran yang efektif. Jika kualitas enam urusan wajib terpenuhi hingga pelosok desa, maka kemiskinan akan berkurang dan angka stunting dapat ditekan,” pungkasnya.
Laporan : Miswar
