JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong mempercepat penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui intervensi terpadu yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menekan angka kemiskinan, khususnya di wilayah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan dan layanan dasar.
Bahkan, Pemkab Parigi Moutong menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang dipimpin langsung Bupati H. Erwin Burase, Selasa, 9 Juni 2026.
Menurut Erwin, forum ini bertujuan memperkuat sinergi lintas OPD agar program penanganan ATS berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Sebab, masukan dari tim lapangan menjadi faktor penting dalam menyusun kebijakan karena mereka mengetahui secara langsung kondisi masyarakat di wilayah terpencil.
“Tim lapangan diharapkan memberikan masukan nyata agar program yang disusun benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil,” ujarnya.
Persoalan anak tidak sekolah menjadi tantangan serius yang harus segera ditangani bersamaan dengan upaya menurunkan angka kemiskinan di Parigi Moutong yang saat ini tercatat sebesar 13,51 persen.
Apalagi, kasus ATS banyak ditemukan di daerah yang sulit dijangkau. Sehingga, membutuhkan penanganan lintas sektor yang didukung data akurat dan intervensi yang terintegrasi.
Dengan begitu, data kemiskinan dan ATS akan menjadi dasar dalam menyusun program pembangunan yang tepat sasaran.
“Terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil dan komunitas adat yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta layanan dasar lainnya,” katanya.
Selain fokus pada sektor pendidikan, pemerintah daerah juga menyiapkan berbagai program pendukung untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah terpencil. Di antaranya pembangunan rumah layak huni, peningkatan akses jalan, penyediaan jaringan listrik, hingga perluasan layanan internet.
“Pemkab Parigi Moutong telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah untuk memprioritaskan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat di kawasan terpencil. Program itu akan didukung dengan pendataan titik koordinat agar pelaksanaannya lebih terarah,” ungkapnya.
Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) ditugaskan menangani wilayah yang masih mengalami keterbatasan jaringan telekomunikasi, sedangkan Dinas Pendidikan diminta mengevaluasi kondisi sekolah dan akses menuju satuan pendidikan.
“Diskominfo akan menangani wilayah yang belum terjangkau sinyal, sedangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) akan mengevaluasi kondisi sekolah dan aksesibilitasnya,” tutur Erwin.
Ia lantas menekankan pentingnya pemutakhiran data secara berkala agar kebijakan pemerintah sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Ia bahkan meminta tim pendataan untuk mendokumentasikan kondisi masyarakat melalui foto dan video sebagai bahan evaluasi sekaligus penyusunan program.
Untuk mempercepat penanganan di wilayah terpencil, Pemkab Parigi Moutong berkomitmen mengalokasikan anggaran melalui perubahan APBD.
Selain itu, pemerintah daerah juga tengah mengupayakan bantuan alat berat yang ditargetkan tiba pada akhir tahun untuk membuka akses jalan menuju daerah-daerah yang masih terisolasi.
“Kami berharap seluruh permasalahan mendasar di daerah terpencil dapat diselesaikan secara bertahap. Sehingga, angka kemiskinan dan jumlah anak tidak sekolah dapat terus ditekan hingga tuntas pada akhir masa jabatan kami,” tandasnya.
Laporan : Mizwar
