JURNAL LENTERA, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, mendorong seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk dapat mengadopsi program perumahan murah yang telah berhasil dijalankan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta.
Ia bahkan berharap, agar para kepala daerah dapat membuat program-program perumahan murah yang pro-rakyat.
Menurutnya, langkah DKI Jakarta dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain.
BACA JUGA: Pertemuan Erick Thohir BP Haji Bahas Peningkatan Kualitas Pelayanan Haji
“Pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pihak untuk merealisasikan program serupa,” ujar Tito, saat menghadiri penyerahan kunci hunian Rusunawa Pasar Rumput di Rumah Susun Pasar Rumput, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kamis, 28 November 2024.
BACA JUGA: Mendes PDT Hadiri Workshop Nasional TEKAD di Makassar
Ia menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto sangat peduli terhadap kesejahteraan masyarakat kecil. Termasuk dalam penyediaan hunian layak. Untuk mendukung visi tersebut, pemerintah telah memisahkan fungsi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan perumahan.
Ia pun memberikan apresiasi kepada Provinsi DKI Jakarta, Perusahaan Daerah (Perumda) Pasar Jaya, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Mereka dinilai telah berhasil menekan biaya sewa hunian menjadi lebih terjangkau.
Ia menegaskan, program perumahan murah bukan hanya tanggungjawab pemerintah pusat. Namun, juga menjadi tanggungjawab daerah.
Ia pun menyoroti potensi besar Pemda, mengingat hampir separuh anggaran negara berada di tingkat daerah.
Ia berharap, momentum tersebut dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan gelombang besar pembangunan perumahan murah di seluruh negeri.
“Semoga program ini mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan akan terjadi gelombang yang lebih besar ke semua daerah. Kalau DKI mampu, masa kita, daerah kita nggak mampu. Kalau nggak mampu, berarti pemimpin yang kita pilih ini perlu kita pertanyakan,” katanya.
Laporan : Miswar
Respon (1)