JURNAL LENTERA, PALU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) menegaskan komitmennya dalam menekan angka stunting dengan menargetkan penurunan hingga 19 persen pada tahun 2026.
Upaya tersebut dilakukan melalui percepatan berbagai program intervensi yang terarah dan berbasis data.
Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng, dr. Reny A. Lamadjido, mengungkapkan prevalensi stunting di daerah setempat saat ini masih berada di angka 26,1 persen.
Angka tersebut dinilai masih tinggi dan menjadi tantangan serius yang harus segera ditangani secara bersama.
“Artinya, dari 100 anak, sekitar 26 anak mengalami stunting. Ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut masa depan generasi kita,” tegas Reny saat memaparkan materi dalam Pra Musrenbang Tematik Stunting 2026 di Kantor Bappeda Sulteng, Selasa, 7 April 2026.
Ia menjelaskan, kasus stunting tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan tingkat yang bervariasi. Sehingga, diperlukan langkah yang terarah, terukur, dan berbasis data agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran.
Ia bahkan menekankan pentingnya intervensi pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yakni sejak masa kehamilan hingga anak berusia 23 bulan. Pada fase tersebut, pertumbuhan otak dan fisik anak berlangsung sangat pesat dan menjadi penentu kualitas hidup di masa depan.
“Jika pada fase ini anak tumbuh optimal, maka potensi kecerdasannya juga akan maksimal. Sebaliknya, jika terlewat, dampaknya bisa bersifat permanen,” ujarnya.
Dikatakannya, stunting bukan penyakit menular, melainkan gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis. Penanganannya harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari pemenuhan gizi, pola asuh, hingga perbaikan sanitasi lingkungan.
Ia pun menyoroti pentingnya validitas data dan ketepatan pengukuran di lapangan. Seluruh pihak, termasuk Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Puskesmas, diminta aktif mendampingi pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) agar hasilnya akurat.
“Pengukuran yang tidak tepat akan menghasilkan data yang keliru dan berdampak pada kebijakan yang diambil,” katanya.
Ia lantas mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun analisis situasi secara komprehensif serta memperkuat sinergi lintas sektor.
Berbagai program intervensi, seperti pemberian makanan tambahan bagi balita berisiko stunting, diharapkan dapat dioptimalkan.
“Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama demi masa depan anak-anak Sulteng yang lebih sehat dan berkualitas,” pungkasnya.
Laporan : Mifta’in
