JURNAL LENTERA – Tahun ini, pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dilingkup Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.
“Tahun 2021 ini, kami sudah membentuk tim koordinasi yang menangani pemutakhiran DTKS,” terang Kepala Bidang Ekonomi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong, Noviyanti Banda, belum lama ini.
Dikatakannya, lahirnya DTKS sejak empat tahun lalu, penanganannya diserahkan ke Dinas Sosial (Dinsos) setempat dalam melakukan verifikasi.
Namun, tahun ini, dalam melakukan verifikasi data tersebut, telah dibentuk tim koordinasi pemuktahiran data yang melibatkan beberapa OPD terkait sesuai dengan fungsinya masing-masing.
Dijelaskannya, dalam penanganan DTKS, Bappelitbangda bertugas sebagai badan perencanaan, Dinsos selaku leading sector dari DTKS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menangani persoalan dokumen administrasi kependudukan yang menjadi dasar dalam penyusunan DTKS serta BPMD.
Mengingat bantuan yang kurang tepat sasaran, antara DTKS dan NIK, maka dilibatkan Disdukcapil serta BPMD, karena akan melibatkan petugas yang ada di desa.
“Petugas di desa yang akan turun langsung mensurvei dari By Name By Adress yang ada didalam DTKS,” katanya.
Novi, menegaskan petugas lapangan harus turun ke rumah-rumah masyarakat untuk melakukan pendataan.
“Tetapi didalam juknisnya kami juga sudah mengatur bahwa hasil pemutakhiran DTKS ditingkat desa akan di validkan atau ditetapkan melalui musyawarah desa dan diserahkan ke tim koordinasi kabupaten yang selanjutnya ditetapkan bupati,” terangnya.
Ia menambahkan, terkait hal itu, belum lama ini dilaksanakan pula kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) khusus pemutakhiran DTKS.
“Kegiatan Bimtek DTKS ini sebagai tindak lanjut dari peraturan Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia untuk pemutakhiran data yang dilakukan setiap bulan,” pungkasnya.
Laporan : Roy Lasakka
