JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong menargetkan pembentukan 283 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebelum 30 Juni 2025.
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong, Zulfinasran A. Tiangso, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari program nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan target pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia sebelum Juli 2025.
“Hal tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan mempercepat pengentasan kemiskinan di pedesaan,” ujar Zulfinasran saat membuka kegiatan sosialisasi pembentukan Koperasi Merah Putih di aula lantai dua Kantor Bupati Parigi Moutong pada Senin, 19 Mei 2025.
BACA JUGA: Pemda Parigi Moutong Tindaklanjuti Instruksi Presiden Bentuk Koperasi Desa Merah Putih
Ia menekankan, koperasi dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan di desa, termasuk rantai distribusi yang panjang, minimnya akses permodalan, dominasi pedagang perantara (middleman) yang kerap menekan harga petani dan konsumen.
BACA JUGA: Pemda Parigi Moutong Rubah Pemanfaatan Pasar Tematik Menjadi Pasar Tradisional
“Ini kesempatan emas bagi desa dan kelurahan di Parigi Moutong untuk membangun ekonomi mandiri berbasis koperasi. Koperasi harus menjadi sarana pemberdayaan ekonomi rakyat yang sejati,” katanya.
Koperasi tidak hanya menjadi alat peningkatan kesejahteraan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial, kemandirian ekonomi, serta pengelolaan sumber daya lokal secara berkelanjutan dan berkeadilan.
Ia lantas meminta Dinas Koperasi dan UKM Parigi Moutong untuk memberikan pendampingan dan pelatihan berkelanjutan agar koperasi yang terbentuk dapat tumbuh sehat, mandiri, dan mampu bersaing di era digital.
“Saya yakin, dengan semangat gotong royong dan kerja bersama, pembentukan koperasi ini akan menjadi tonggak penting dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat Parigi Moutong,” ungkapnya.
Zulfinasran menyebutkan, total koperasi yang ditargetkan terbentuk di Parigi Moutong sebanyak 283 yang terdiri atas 278 desa dan 5 kelurahan. Semua koperasi tersebut ditargetkan telah memiliki badan hukum resmi paling lambat 30 Juni 2025.
“Saya sangat mengapresiasi kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Saya juga berharap, agar program tersebut benar-benar membawa dampak nyata bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan,” ujarnya.
Laporan : Multazam
