JURNAL LENTERA, JAYAPURA – Saat memimpin rapat koordinasi (Rakor) Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP) pada, Selasa, 10 Oktober 2023, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin memberikan berbagai arahan strategis mengenai upaya percepatan pembangunan Sentra Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi di empat Daerah Otonom Baru (DOB) Papua.
Dalam rapat yang digelar di Kantor Gubernur Papua, Wapres selaku Ketua BPP menekankan beberapa poin kunci untuk segera ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan terkait.
Pertama, Wapres menginstruksikan para Menteri/Kepala Lembaga agar menyiapkan dan melaksanakan langkah strategis sesuai dengan kewenangannya untuk percepatan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di empat DOB.
“Menteri PUPR, Menteri ATR/Kepala BPN, beserta Pemda di empat DOB agar menyelesaikan dengan segera proses pengadaan lahan hingga status clean and clear,” ujarnya.
Hal ini harus dilakukan dengan memanfaatkan Agenda Ekspose secara efektif untuk memastikan readiness criteria, pematangan lahan, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, identifikasi data mengenai kebutuhan infrastruktur pendukung, seperti air baku, jaringan listrik dan telekomunikasi, sarana pembuangan limbah, serta energi juga harus dilakukan.
“Kementerian Keuangan agar mendukung aspek pembiayaan, baik melalui percepatan proses administrasi maupun pendampingan bagi Kementerian/Lembaga/Pemda,” tuturnya.
Kemudian, kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan K/L terkait, Wapres menginstruksikan agar dapat memberikan pendampingan kepada Pemda dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan praspem.
“Pemda empat DOB agar menjalin koordinasi efektif dengan K/L dan Satgas terkait, untuk kelancaran proses pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di wilayahnya,” katanya.
Kedua, dalam bidang keamanan, Wapres meminta Kapolri dan Panglima TNI agar segera melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan dalam pembangunan Polda, Korem, dan Kodim pada empat DOB.
“Hal ini untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, sekaligus memperkuat pengamanan warga sipil,” ujarnya.
Ketiga, kepada para Menteri/Kepala Lembaga/pejabat terkait lainnya, Wapres memberikan pesan khusus, termasuk kepada Menko PMK agar turut serta mengawal kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua.
BACA JUGA: Wapres : Pesantren, Benteng Peradaban Islam
“TNI dan Polri agar memperkuat pengamanan bagi warga sipil. Jangan sampai ada wilayah yang tidak tersentuh oleh aparat keamanan,” ungkapnya.
“Tegakkan hukum secara tegas dan terukur bagi pelaku aksi kekerasan. Kawal dengan baik pelaksanaan pembangunan di Papua,” kata Wapres menambahkan.
BACA JUGA: Wapres Ingatkan TNI-Polri Sigap Menjaga Keamanan
Selanjutnya, kepada Mendikbudristek, Wapres meminta agar terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan di empat DOB Papua. Sedangkan kepada Menteri Keuangan, ia juga menginstuksikan agar segera menindaklanjuti dan mendukung kelembagaan BPP dari aspek regulasi dan aspek dukungan anggaran.
“Antara lain terkait hak keuangan dan fasilitas enam anggota BPP, Sekretaris Eksekutif BPP, dan Kepala Sekretariat BPP, serta dukungan pada Kelompok Kerja BPP,” tuturnya.
Kemudian, kepada seluruh jajaran BPP, Wapres meminta agar segera menyelesaikan berbagai hambatan yang ada, agar seluruh program pemerintah untuk Papua dapat dilaksanakan dengan tuntas, termasuk mengawal pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan empat DOB.
“Khususnya kepada para anggota BPP perwakilan Papua agar menjembatani komunikasi kebijakan Pemerintah kepada masyarakat. Sekretaris Eksekutif dan Kepala Sekretariat BPP agar mendukung secara optimal pelaksanaan tugas dan fungsi BPP,” ujarnya.
Terakhir, kepada seluruh pemangku kepentingan lainnya, Wapres memberikan instuksi agar terus memperkuat kerja kolaboratif dan sinergis dalam menangani masalah Papua dan mengawal program K/L di daerah.
“Demikian pertemuan kita hari ini. Selanjutnya, kita akan agendakan rapat progres tindak lanjut atas hal-hal yang telah kita sepakati hari ini,” pungkasnya.
Laporan : Multazam/**
