Pendataan Program MBG, Bappelitbangda Parigi Moutong Fokus Jumlah Siswa dan Lokasi Dapur

Pendataan Program MBG, Bappelitbangda Parigi Moutong Fokus Jumlah Siswa dan Lokasi Dapur
Ilustrasi pelaksanaan program MBG. (Foto: Istimewa)

JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mulai melakukan pendataan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Bidang Sosial dan Budaya (Sosbud) Bappelitbangda Parigi Moutong, Intje Pina mengaku pihaknya baru saja mengikuti rapat terkait program MBG. Pihaknya lantas diminta untuk memaparkan kesiapan daerah dalam mendukung MBG.

Sedangkan pendataan awal, kata dia, difokuskan pada jumlah siswa yang menjadi sasaran program serta lokasi dapur MBG yang rencananya memanfaatkan lahan sekolah, bukan di tempat umum.

BACA JUGA: Wamendagri Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di Hari Pertama

BACA JUGA:  Tak Perpanjang Kontrak dengan Lazio, Filipe Anderson Gabung Palmeiras Brasil

“Kalau menggunakan lokasi umum, harus memenuhi persyaratan sertifikat lahan. Sementara, banyak sekolah memiliki lahan yang cukup untuk dimanfaatkan sebagai dapur MBG,” ujar Intje di Parigi, pada Selasa, 20 Mei 2025.

BACA JUGA: Bappelitbangda Parigi Moutong Kawal Program Prioritas Nasional, Fokus Stunting dan Makan Bergizi Gratis

Dikatakannya, untuk mempercepat proses pendataan, Bappelitbangda akan melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Dinas Sosial (Dinsos) Parigi Moutong.

Berkaitan dengan teknis pelaksanaan program MBG, kata dia, pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Sebab, saat ini masih berada dalam tahap pengumpulan data.

Ia berharap, proses pendataan dapat berjalan lancar dan mendukung kelancaran pelaksanaan program MBG di Kabupaten Parigi Moutong.

BACA JUGA:  Pernah Luka Batin karena Cedera di Latihan Timnas Inggris, Gomez Kini Merasa Terobati

“Waktu pemaparan resmi belum ditentukan. Namun paling lambat akan dilakukan pada bulan Juni 2025,” ungkapnya.

Laporan : Roy Lasakka Mardani

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *