JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, berencana menyiapkan bantuan biaya pendidikan bagi dokter spesialis sebagai upaya mengatasi kekurangan tenaga medis di rumah sakit daerah.
Kebijakan tersebut diambil menyusul masih terbatasnya jumlah dokter spesialis yang bertugas di RSUD Raja Tombolotutu dan RSUD Buluye Napoae.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong, Irwan, SKM, M.Kes., mengatakan pemerintah daerah selama ini mengalami kesulitan dalam mendatangkan dokter spesialis, meski telah menawarkan berbagai skema kerja sama.
“Memang sulit mendatangkan dokter spesialis di dua rumah sakit daerah tersebut,” ujar Irwan di Parigi pada Senin, 9 Maret 2026.
Ia menjelaskan, program bantuan pendidikan ini merupakan gagasan Bupati, Wakil Bupati (Wabup), dan Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong sebagai solusi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis spesialis.
Melalui skema tersebut, kata dia, pemerintah daerah akan memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa kedokteran yang sedang menempuh tahap akhir pendidikan dokter spesialis.
“Setelah dibiayai selama satu tahun, mereka akan diikat kontrak untuk mengabdi di rumah sakit di Kabupaten Parigi Moutong,” katanya.
Menurutnya, berbagai upaya sebelumnya, seperti menawarkan kontrak kerja kepada dokter spesialis dari luar daerah, belum memberikan hasil maksimal.
Bahkan, pemerintah daerah juga telah menjalin kerja sama dengan sejumlah universitas untuk menghadirkan dokter residen.
Selain itu, menggandeng tenaga medis dari daerah sekitar, seperti Kabupaten Pohuwato dan RSUD Anuntaloko Parigi. Namun, langkah tersebut dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan secara berkelanjutan.
“Fasilitas kesehatan sebenarnya sudah tersedia, tetapi kendalanya pada ketersediaan dokter spesialis. Sehingga, pasien masih sering dirujuk ke luar daerah,” ungkapnya.
Untuk itu, pemerintah daerah akan memprioritaskan putra daerah yang tengah menempuh pendidikan dokter spesialis agar dapat menerima bantuan biaya pada tahun terakhir pendidikan, dengan harapan mereka kembali dan mengabdi di daerah.
Ia berharap, program tersebut dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan ketersediaan tenaga dokter spesialis serta pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
“Skema pembiayaan pada tahun terakhir pendidikan dinilai lebih realistis dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dibandingkan membiayai pendidikan secara penuh sejak awal,” tandasnya.
Laporan : Multazam
